Prabowo di APEC: Dunia Tak Boleh Biarkan Perdagangan Bebas Jadi Alat Ketidakadilan

Jakarta, tvOnenews.com — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa perdagangan bebas tanpa prinsip kesetaraan hanya akan memperdalam ketimpangan global.

Berbicara tegas di hadapan para pemimpin ekonomi Asia-Pasifik dalam KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Prabowo menyoroti urgensi menjaga misi awal APEC sebagai motor pemerataan ekonomi kawasan, bukan ajang dominasi kekuatan besar.

Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa APEC dibangun di atas landasan inklusivitas dan solidaritas lintas negara, dan kini saatnya memperkuat kembali komitmen tersebut.

“Peran dan misi utama APEC adalah memfasilitasi perdagangan bebas, investasi, serta kerja sama multilateral berdasarkan rasa kebersamaan di seluruh kawasan kita,” ujar Prabowo, dalam keterangan resmi, Sabtu (1/11/2025).

Ia memperingatkan bahwa retaknya rasa kebersamaan antarnegara bisa mengguncang stabilitas yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi Asia-Pasifik.

“Keyakinan ini harus tetap kita jaga. Kita tidak boleh membiarkan perpecahan merusak stabilitas yang selama ini menopang pertumbuhan kita,” tegasnya.

Prabowo kemudian menekankan bahwa perdagangan yang adil hanya dapat terwujud jika aturan global ditegakkan secara konsisten.

Ia menyoroti pentingnya WTO sebagai penyangga sistem perdagangan internasional.

“Indonesia berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan, dengan WTO sebagai intinya, demi memastikan setiap pihak dapat bersaing secara setara,” ucapnya.

Menurut Prabowo, pertumbuhan ekonomi yang tidak merangkul semua pihak hanya akan melahirkan bibit ketegangan dan instabilitas.

Ia menegaskan bahwa inklusivitas harus menjadi fondasi perekonomian modern.

“Pertumbuhan yang tidak inklusif adalah pertumbuhan yang memecah belah. APEC harus memastikan bahwa manfaat perdagangan dan investasi dapat dirasakan oleh semua pihak agar tidak ada satu pun ekonomi yang tertinggal,” katanya.

Prabowo juga memaparkan strategi pemerintahannya dalam membangun ekonomi nasional yang pro-rakyat terutama melalui pemberdayaan UMKM dan penguatan koperasi.

“Di Indonesia, kami memberdayakan UMKM, membangun ribuan koperasi, dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki peran lebih besar dalam perekonomian,” tuturnya. (agr/nsi)