Soal Pemberantasan Tambang Ilegal, PERHAPI: Bukan Sekadar Retorika

“Negara apa yang kita bisa bangun dengan hal-hal seperti itu. Ilegal tambang, ilegal komoditas, lainnya dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing, ada over invoicing, intinya miss invoicing yaitu penipuan. Nipu pada bangsa Indonesia yang sudah begitu baik memberi fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Jadi, saya kira intinya itu,” tandasnya.

Pernyataan tegas Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan memperkuat penegakan hukum di sektor pertambangan, sekaligus menutup celah kebocoran penerimaan negara akibat praktik curang yang telah berlangsung bertahun-tahun. (aag)