Golkar Respons Rencana Prabowo Akan Reshuffle Menteri yang Dapat 3 Kali Peringatan

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Golkar menanggapi peryataan Presiden Prabowo yang tak segan melakukan pergantian Menteri jika sudah mendapatkan tiga kali peringatan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengaku setuju dengan pernyataan Praboak tersebut. Menurutnya peringatan yang dilakukan oleh Presiden itu merupakan langkah yang bijak.

"Presiden Prabowo menyampaikan, kalau sudah diperingatkan tiga kali nanti akan dilakukan reshuffle itu suatu langkah bijak," katanya di DPP Golkar, Rabu (22/10).

Sarmuji menilai, langkah itu merupakan ketegasan dari seorang Presiden untuk terus memperbaiki kinerja para Menterinya.

"Di satu sisi ada ketegasan dari Presiden, tapi di sisi yang lain memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sebanyak tiga kali," ucapnya.

Oleh karena itu, dalam hal ini Partai Golkar mendukung ucapan tersebut, sebab langkah ini bentuk kepedulian Presiden terhadap rakyat.

"Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki ya tentu orientasinya kepada rakyat, harus didahulukan dibandingkan rasa kasihan kepada para Menteri," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengirimkan sinyal tegas kepada seluruh jajaran menterinya di Kabinet Merah Putih.

Ia menegaskan, tidak akan segan melakukan reshuffle bagi para menteri yang tetap melanggar disiplin meski telah diberi peringatan berkali-kali.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam orasi ilmiah di Sidang Senat Terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/10/2025).

"Anak buah saya hebat-hebat ya. Kalau ada satu dua yang nakal, saya peringati. Tapi kalau satu kali peringatan, dua kali, tiga kali masih nakal, apa boleh buat reshuffle," ujar Prabowo disambut tepuk tangan peserta sidang.

Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberi rasa kasihan kepada pejabat atau menteri yang tidak disiplin dan tidak bekerja untuk rakyat. Menurutnya, ketegasan adalah bentuk tanggung jawab pemimpin terhadap amanah rakyat.

"Harus diganti, karena demi negara, bangsa, dan rakyat. Tidak boleh ada rasa kasihan. Yang harus dikasihani itu rakyat Indonesia," tegas Prabowo. (aha/raa)