Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Ditentang Keras, Amnesty: Ini Pengkhianatan terhadap Reformasi

Jakarta, tvOnenews.com - Amnesty International Indonesia menentang keras rencana pemerintah memasukkan nama Presiden ke-2 RI, Soeharto ke dalam daftar calon penerima gelar Pahlawan Nasional.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut langkah tersebut sebagai pengkhianatan terhadap semangat reformasi 1998 — era yang justru lahir dari kejatuhan rezim otoriter Soeharto.

“Upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah bentuk pengkhianatan terbesar atas mandat rakyat sejak 1998. Jika usulan ini dilanjutkan, reformasi berpotensi berakhir di tangan pemerintahan Prabowo,” tegas Usman, Rabu (22/10/2025).

Menurut Usman, pengusulan yang diajukan Kementerian Sosial itu merupakan upaya sistematis mencuci dosa rezim Orde Baru yang identik dengan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pelanggaran berat hak asasi manusia.

Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto dinilai mengekang kebebasan berekspresi, membungkam oposisi, dan melakukan kekerasan sistematis terhadap warga sipil.

“Mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan berarti mengabaikan penderitaan para korban dan keluarga mereka yang hingga kini belum mendapat keadilan,” ujar Usman.

Amnesty menyoroti sejumlah tragedi yang terjadi di masa Orde Baru, mulai dari pembantaian massal 1965–1966, penembakan misterius (Petrus), Tragedi Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, hingga penghilangan paksa aktivis 1997–1998. Negara sendiri telah mengakui peristiwa-peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM berat, namun tak satu pun pelaku utama, termasuk Soeharto, pernah diadili.

Usman menegaskan, pemerintah seharusnya memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, bukan justru memberikan penghargaan kepada sosok yang dinilai bertanggung jawab.

“Pemerintah harus mencabut nama Soeharto dari daftar calon pahlawan nasional. Hentikan upaya pemutarbalikan sejarah ini,” kata Usman.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf menyerahkan daftar 40 calon Pahlawan Nasional kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang juga menjabat Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

Selain Soeharto, nama-nama lain dalam daftar itu antara lain Marsinah, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ali Sadikin, M. Jusuf, dan beberapa ulama besar seperti Syaikhona Kholil Bangkalan dan KH Bisri Syansuri.

Daftar tersebut kini menunggu keputusan akhir Presiden Prabowo Subianto. Proses penetapan pahlawan nasional dijadwalkan rampung sebelum Hari Pahlawan, 10 November mendatang.

Namun, di tengah gelombang kritik publik, terutama dari kelompok korban pelanggaran HAM dan organisasi masyarakat sipil, usulan nama Soeharto dinilai sebagai ujian pertama arah politik rekonsiliasi dan keberpihakan pemerintahan baru terhadap warisan reformasi. (rpi/raa)