Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Menteri Hukum Supratman: 99 Persen Permohonan AHU Tuntas

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan capaian gemilang Kementerian Hukum (Kemenkum) dalam evaluasi pemerintahan di bidang hukum selama periode satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menegaskan, kinerja kementeriannya mendapat apresiasi positif dari publik berkat penyelesaian hampir seluruh permohonan administrasi hukum umum (AHU) di seluruh Indonesia.

“Di Kementerian Hukum, saya rasa senang dan bangga karena capaian kami cukup bagus atas penilaian publik. Kedua, secara internal di AHU contohnya ada 17 sekian juta permohonan dan semua bisa kami selesaikan kurang lebih sekitar 99 persen. Jadi itu capaian yang luar biasa,” ujar Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Selain sektor AHU, Supratman menyoroti kemajuan signifikan di bidang kekayaan intelektual. Pemerintah melalui Kemenkumham bersama Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah menggagas Indonesian Proposal atau Protokol Jakarta untuk memperkuat perlindungan ekonomi kreatif nasional.

“Untuk pendaftaran merek, kemudian hak cipta, saat ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum bersama dengan Kemenlu dan juga Kementerian Ekraf menggagas Indonesian Proposal atau yang kita kenal dengan Protokol Jakarta,” jelasnya.

“Perjuangan kita untuk mendapatkan manfaat ekonomi termasuk produk-produk jurnalistik. Jadi saya mohon teman-teman jurnalistik nanti doakan mudah-mudahan Protokol Jakarta berhasil. Itu akan memberi dukungan yang sangat baik bagi ekosistem media kita,” sambung dia.

Baca Juga

Presiden Prabowo Berencana Bentuk Lembaga Pengelola Dana Umat: Minimal Rp500 Triliun Satu Tahun

Supratman juga menyoroti keberhasilan luar biasa dalam pembentukan pos bantuan hukum di berbagai daerah. Target awal tahun ini hanya 7.000 pos, namun realisasi melampaui hingga enam kali lipat berkat kerja sama dengan pemerintah daerah.

“Target kita tahun ini hanya bentuk 7.000, tetapi alhamdulillah dengan kerja sama dengan pemda dan pemprov, sudah terbentuk pos bantuan hukum sebanyak 41.000. Padahal Kemenkum hanya menargetkan 7.000,” ungkapnya.

Di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan, Kemenkumham juga mencatat progres signifikan dengan penyelesaian 11.000 regulasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, serta 200 lainnya masih dalam proses.

“Yang menjadi pekerjaan rumah buat kami sekarang karena Presiden menginginkan ada harmonisasi dari berbagai macam peraturan perundangan yang masih tumpang tindih, terutama yang menjadi program prioritas Bapak Presiden seperti MBG, kemudian Kopdes Nelayan Merah Putih, dan juga ketahanan pangan,” tuturnya.