Papua Memanas, Komnas HAM Desak Negara Hentikan Kekerasan: 14 Orang Tewas

Jakarta, tvOnenews.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam keras meningkatnya kekerasan dan konflik bersenjata di Papua Tengah serta kekerasan terhadap pembela HAM di Papua Barat.

Komnas HAM menilai pendekatan keamanan yang mengedepankan kekuatan militer justru memperpanjang derita warga dan memperbesar risiko pelanggaran HAM.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan pihaknya telah menerima laporan sejumlah peristiwa mematikan di Papua Tengah, termasuk kontak tembak antara TNI dan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, pada Rabu (15/10/2025), yang diduga menewaskan 14 orang dari KSB maupun warga sipil.

Dua hari kemudian, bentrokan kembali terjadi di Jalan Kali Semen, Wadio Atas, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire.

“Berdasarkan informasi awal, terdapat 1 korban jiwa dari warga sipil, 4 orang luka-luka, dan 3 personel aparat penegak hukum turut terluka,” ujar Anis Hidayah dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).

Tak hanya itu, Komnas HAM juga menyoroti dugaan penganiayaan dan intimidasi terhadap dua relawan LP3BH, yakni Kornelis Aisnak dan Ruben Frasa, di Distrik Moskona Utara, Teluk Bintuni, Papua Barat.

Kedua relawan tersebut sedang memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi di Distrik Moskona Utara Teluk Bintuni. 

“Komnas HAM mengecam penembakan dan pendekatan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, serta intimidasi terhadap relawan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia harus segera menghentikan segala bentuk kekerasan dan meninjau ulang strategi pendekatan keamanan di Papua,” tegas Anis.

Komnas HAM menilai penggunaan kekerasan oleh pihak mana pun tidak bisa dibenarkan dan berpotensi memperdalam luka sosial di Papua.

Untuk itu, Anis meminta semua pihak untuk menahan diri dan mendorong dialog kemanusiaan sebagai jalan keluar.

“Kami menyampaikan duka cita mendalam bagi keluarga korban, dan mendorong agar aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum secara imparsial, transparan, dan akuntabel untuk memberikan keadilan bagi korban,” tambahnya.

Komnas HAM juga mengaku telah melakukan koordinasi awal dengan Kapolri, Kapolda Papua Tengah, Gubernur Papua Tengah, serta Bupati Intan Jaya guna membangun sinergi dan pendekatan berbasis HAM dalam merespons situasi genting tersebut.

Lembaga itu berencana melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk mengumpulkan data lebih komprehensif.

“Kami akan memastikan bahwa pendekatan negara di Papua tidak lagi menimbulkan korban, tetapi menghadirkan perlindungan bagi warga sipil dan pembela HAM,” tandas Anis.

(rpi)