Ditanya Mahasiswa Soal Pembangunan Papua, Gibran Rakabuming Jawab Tegas: Jangan Sampai Kena OTT

tvOnenews.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyampaikan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua, terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan. 

Dalam acara talkshow yang bertajuk ‘Arah Baru Pembangunan Nasional’ di Auditorium Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah, pada Senin (26/1/2026) Gibran mendapatkan pertanyaan yang kritis dari seorang mahasiswi. 

“Dengar-dengar Mas Wapres adalah orang yang diberi mandat oleh Presiden untuk mengelola Papua. Bisa dibilang mandat ini cukup berat ya pak, karena ini tertuang juga dalam keputusan Presiden,” kata Frida, seorang mahasiswi UKSW.

“Menurut Mas Wapres, seberapa optimis dan yakin Mas Wapres dalam membuat Papua sejajar dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia?” tanya Frida.

Menurutnya, tak sedikit wilayah Papua yang masih belum bisa setara dengan wilayah Jawa. 

Wapres menjawab bahwa dirinya sangat optimis untuk membangun Papua, hanya saja perlu usaha yang tidak instan.

Baca Juga

Istana Tegaskan Tak Ada Rencana Revisi UU KPK, CPI Turun Disebut PR Sistemik

“Sesuai dengan mandat yang ada, kita memang ditugaskan untuk mengawal pembangunan ini di Papua ya,” ungkap Gibran Rakabuming. 

“Kalau optimis saya optimis. Tapi yang namanya pembangunan itu kan tidak hanya 1 tahun 2 tahun. Pembangunan kan berkelanjutan tidak bisa instan,” sambungnya. 

Sumber :

• Sekretariat Wakil Presiden

Tentu dirinya percaya beberapa program akan terus dijalani sesuai dengan visi misi dari Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Gibran menggaris bawahi pembangunan ini akan dapat tercapai apabila didukung oleh lembaga eksekutif di tingkat daerah dan masyarakat, khususnya warga Papua.

“Asalkan, setiap dana Otsus (Otonomi Khusus) dan APBD, kegiatan-kegiatan kementerian lembaga yang ada di sana itu dikawal bersama. Kalau saya sendiri nggak mungkin bisa, harus dibantu oleh Gubernur, Bupati, Walikota, tokoh adat, tokoh masyarakat, anak-anak muda, mahasiswa Papua. Jadi setiap rupiah yang disalurkan ke sana benar-benar bisa berdampak ke warga,” jelas Gibran.

“Jadi jangan sampai ada lagi, mohon maaf, temuan-temuan atau ada yang kena OTT. ini nanti yang memperlambat pembangunan di Papua,” lanjutnya. 

Kini pengawasan keuangan mulai dari pembangunan APBD dan APBN sudah dapat dimonitor secara digital.