Puan: TNI Harus Kuat Hadapi Ancaman, Termasuk Serangan Siber

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar prajurit TNI mampu meningkatkan kekuatan dalam menghadapi ancaman. Termasuk menghadapi serangan siber di tengah perkembangan teknologi dan zaman saat ini.

Hal itu disampaikan Puan memperingati HUT ke-80 TNI. Puan menegaskan keberadaan TNI merupakan fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara dan memastikan rakyat hidup dalam rasa aman, damai, dan bermartabat.

"Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah benteng pertahanan bangsa yang selalu setia menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Semoga TNI semakin profesional, modern, dan terus menjadi kebanggaan bangsa bersama rakyat Indonesia," kata Puan dalam keterangannya, Minggu, 5 Oktober 2025.

Puan menyebut bahwa delapan dekade pengabdian TNI mencerminkan perjalanan panjang bangsa dalam membangun pertahanan yang lahir dari rakyat dan berjuang untuk rakyat. 

“Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari kompetisi geopolitik, ancaman keamanan non-tradisional, hingga disrupsi teknologi dan informasi, peran TNI tidak hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional yang menjadi prasyarat bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Karenanya, dalam momentum peringatan HUT ke-80 TNI, Puan kembali mengingatkan agar TNI mampu meningkatkan kekuatan teknologi di era perkembangan zaman ini. Apalagi ancaman serangan siber menjadi ancaman baru pertahanan Indonesia. 

Baca Juga

TNI Perkuat Reformasi Internal, Kapuspen: Tak Ada Toleransi bagi Prajurit Pelanggar Hukum

Menurut Puan, pembangunan pertahanan siber harus menjadi atensi TNI. Ia juga menekankan bahwa TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan strategi menghadapi tantangan global yang disertai dengan inovasi sehingga menjadi tentara modern dan profesional. 

“TNI harus memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman kedaulatan, termasuk dari serangan siber. Maka penting untuk memastikan agar pembangunan postur pertahanan militer dengan pemilihan alutsista yang canggih dan sesuai dengan kebutuhan,” terang Puan.

“Tentunya, alat yang canggih tak akan optimal tanpa dibarengi dengan sumber daya manusia (SDM) yang andal. Maka TNI berkewajiban memiliki personel yang cekatan dan menguasai teknologi pertahanan,” sambungnya.

Sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, DPR RI disebut Puan berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan politik dan kebijakan terhadap modernisasi TNI secara transparan dan akuntabel.