Marak Keracunan MBG, Menkes Siapkan Sistem Laporan Mingguan Mirip COVID-19

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menyiapkan langkah tegas untuk memperkuat pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah maraknya kasus keracunan pangan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pihaknya mendapat mandat langsung untuk memperbaiki sistem pelaporan dan pengawasan program tersebut.

Budi menyebut, sistem pencatatan kasus keracunan ke depan akan menyerupai model laporan COVID-19 yang pernah diterapkan.

“Kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari puskesmas dan Dinkes, baik apakah itu setiap hari, setiap minggu ada dan angkanya akan dikonsolidasikan antara BGN dan Kemenkes,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (2/10/2025).

Ia menambahkan, skema pelaporan bisa dilakukan secara harian, mingguan, maupun bulanan agar data lebih terukur.

“Kalau perlu misalnya ada update harian, mingguan, bulanan seperti yang dulu kita lakukan saat COVID-19,” tandas Budi.

Baca Juga

Aturan Baru BGN, SPPG Wajib Unggah Menu MBG Setiap Hari di Media Sosial

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah bergerak cepat setiap kali ada laporan keracunan terkait MBG. Hal itu, katanya, merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah terus menerus memastikan program MBG berjalan aman layak sesuai SOP dan tepat sasaran. MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul masa yang akan datang,” kata Zulkifli.

Ia menekankan program makan bergizi gratis adalah kebijakan besar yang dampaknya sangat luas, namun tantangannya juga tidak ringan.

“Program bapak presiden mendasar besar dan itu memberikan dampak yang luas juga tantangannya tidak ringan selalu ruang lingkupnya besar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak agar program MBG dihentikan total. Koordinator JPPI, Ari Hardianto, menyebut masalah yang muncul bukan sekadar teknis, melainkan sistematis.

“Kami sampaikan kepada Pak Prabowo, pertama hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis tapi kesalahan sistem, karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah,” kata Ari dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Senin (22/9/2025).

Data JPPI mencatat, hingga 21 September 2025 sudah terdapat 1.092 kasus keracunan siswa akibat MBG, setelah sebelumnya pada 14 September tercatat 5.360 kasus. (agr/iwh)