Ketua RW 02 Kelurahan Karet Jakarta Selatan Ungkap Masih Ada Anak Putus Sekolah, Orang Tua Tak Mampu-Tak Ada Keinginan Untuk Sekolah

Jakarta, tvOnenews.com - RW 02 Kelurahan Karet, Jakarta Selatan, masuk dalam 55 RW kumuh di DKI Jakarta yang akan dilakukan penataan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP). 

Tak hanya kumuh, ternyata di wilayah ini masih terdapat permasalahan lain, yakni terdapat sejumlah anak yang putus sekolah. 

Hal ini diungkapkan oleh Ketua RW 02 Kelurahan Karet, Kusnadi (56), saat diminta keterangan tim tvOnenews.com pada Minggu (28/9/2025).

Kusnadi menyebutkan dari 7.643 jiwa yang hidup di 14 RT lingkungannya, total anak yang mengalami putus sekolah ada sekitar 1 persen.

“Masih banyak (anak-anak yang putus sekolah). Ada sekitar paling 5 orang, ya 1 persen,” kata Kusnadi.

Kusnadi menerangkan bahwa alasan anak putus sekolah di lingkungannya itu diantaranya orang tua yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya. 

Lalu, ada juga anak yang memang tidak memiliki keinginan untuk menempuh pendidikan.

“Ada juga (orang tua) yang enggak mampu, ada juga kebanyakan yang anaknya enggak mau sekolah karena mungkin ya sudah terdidik gitu, sudah tertanam anak-anak sekolah itu, maunya main-main, nongkrong gitu,” ucap Kusnadi.

“Karena pendidikan itu masing-masing keluarga ada yang pendidikannya rendah, ada yang lebih pendidikannya lemah, ada juga yang pendidikannya tinggi,” terangnya.

Mengenai masalah pendidikan ini, Kusnadi tidak ingin juga menghakimi orang tua si anak.

Dirinya mengaku hanya dapat membantu sang anak dengan cara memberikan pekerjaan di wilayahnya tanpa harus menggunakan syarat ijazah.

Hal ini dilakukannya untuk meminimalisir sang anak memiliki kegiatan yang negatif seperti mabuk-mabukan. 

“Makanya kan saya kalau misalnya ada yang nganggur kadang saya kasih kerjaan dia gitu kan, di taman, enggak pakai ijazah. Jadi saya pekerjakan dia biar enggak mabuk-mabukan. Jadi dia punya perubahan-perubahan tersendiri. Yang artinya walaupun 1-2 orang yang kita bina itu bisa berubah,” tutur Kusnadi.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PRKP menargetkan penataan 55 RW kumuh sepanjang tahun 2025. 

Penataan ini dilakukan secara bertahap di lima wilayah kota administrasi dengan fokus pada peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas permukiman.