Mencuat Wacana Regulasi Satu Orang Satu Akun Media Sosial, Komdigi: Kita Lagi Review

Jakarta, tvOnenews.com - Mencuat wacana regulasi pemerintah terkait satu orang satu akun media sosial yang terhubung ke nomor ponsel. Ternyata menjadi sorotan dan pertanyan publik terkait urgensi dari regulasi tersebut.

Menyikapi mencuatnya wacana itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut pihaknya tengah mengkaji wacana regulasi satu orang hanya boleh memiliki satu akun media sosial (medsos) yang terhubung dengan nomor ponsel.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria di sela acara Indonesia-UAE Government Experience Exchange Retreat, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Bahkan ia jelaskan, kajian tersebut dilakukan karena masih berkaitan dengan program Satu Data yang tengah dikerjakan pemerintah.

"Kita lagi review itu karena terkait juga dengan program Satu Data Indonesia," beber Nezar.

Kemudian, kata dia, gagasan satu akun satu nomor ponsel dinilai bisa membantu menekan peredaran hoaks, ujaran kebencian, serta praktik scam di internet.

"Itu salah satu solusi dan kita lagi kaji sekian opsi yang intinya adalah untuk semakin memperkecil upaya-upaya scamming di dunia online kita dan juga untuk memudahkan pengawasan kita terhadap misinformasi, hoaks, dan lain-lain," bebernya.

Selain itu, ia juga sampaikan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan masyarakat yang memiliki lebih dari satu nomor. Kepemilikan nomor ponsel lebih dari satu adalah hal yang cukup lazim di masyarakat saat ini.

"Itulah yang mau kita kaji, ada berapa nomor yang bisa dipakai apabila kita punya satu akun. Itu lagi dikaji," jelasnya.

Kebijakan untuk memberantas second account ini masih berupa wacana dan belum ada keputusan. Wacana ini muncul agar medsos tak dimanfaatkan oleh buzzer.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Haryadi, dalam sesi doorstop wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9), sempat melemparkan wacana tersebut. 

Jawaban ini keluar saat Bambang ditanya mengenai isu liar di media sosial yang menyebutkan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mundur dari anggota DPR RI demi kursi menteri.

"Jadi kita kan paham bahwa social media itu benar-benar sangat terbuka dan susah, isu apa pun bisa dilakukan di sana. Kadang kita juga harus cermat juga dalam menanggapi isu social media itu," ujar Bambang.

"Bahkan kami berpendapat bahwa ke depan perlu juga single account terintegrasi, jadi setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun di setiap platform media sosial. Kami belajar dari Swiss misalnya kan, satu warga negara hanya punya satu nomor telepon, karena nomer telepon tersebut terintegrasi dengan fasilitas bantuan pemerintah, sosmed dan lain lain, " jelasnya.

Bambang mengatakan informasi yang disampaikan di medsos harus dapat dipertanggungjawabkan. 

Ia lantas menyoroti fenomena akun anonim dan buzzer yang belakangan ini marak berseliweran di berbagai platform medsos. (aag)