MK Kabulkan Gugatan Pekerja Outsourcing, Batasi Gugatan Buruh Di-PHK Hanya Bisa Diajukan 1 Tahun Usai Mediasi Gagal

Jakarta, tvOnenews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah makna Pasal 82 UU 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. MK menegaskan tenggat gugatan PHK bagi pekerja adalah satu tahun sejak gagalnya mediasi atau konsiliasi.

"Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan dalam sidang, Rabu (17/9/2025).

"Menyatakan Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam putusan MK Nomor 94/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dengan tenggang waktu 1 tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan perundingan mediasi atau konsiliasi'," imbuhnya.

Sebelumnya, pasal tersebut digugat oleh seorang pekerja outsourcing Domuli Sentudes.

MK menilai untuk mengajukan gugatan perlu adanya tenggat waktu. Hal ini diperlukan agar pekerja atau pengusaha mendapatkan kepastian hukum yang adil.

"Artinya, bagi pekerja akan segera mendapat hak-haknya atas adanya PHK yang dialami, dan bagi pengusaha juga akan memperoleh iklim/suasana kepastian hukum dalam menjalankan usahanya," kata hakim konstitusi Saldi Isra.

Hakim Saldi mengatakan untuk menyelesaikan perselisihan antara pekerja yang terkena PHK dan pengusaha membutuhkan waktu yang pasti. MK mengatakan permohonan pemohon yang meminta dibatasi menjadi tiga tahun itu terlalu lama.

"Setelah mahkamah mencermati perkembangan dan fakta-fakta hukum yang terjadi, Mahkamah sebagai lembaga penjaga hak asasi manusia termasuk hak-hak pekerja dan pengusaha, Mahkamah tidak dapat mengakomodir permohonan pemohon secara keseluruhan yang menginginkan terhadap masa kadaluwarsa mengajukan gugatan PHK pada pekerja 3 tahun sejak pHK diterima atau diberitahukan," katanya.

Kuasa hukum Domuli, Haposan Sinaga, menyambut putusan ini dengan penuh syukur.

“Ini bukan hanya kemenangan Domuli, tapi juga kemenangan semua pekerja Indonesia, khususnya mereka yang berada dalam posisi rentan. Putusan ini menegaskan bahwa hak buruh untuk memperoleh perlindungan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia. Selama ini, banyak pekerja kehilangan hak karena terhalang aturan waktu yang kaku, padahal mereka sudah berada dalam kondisi sulit setelah kehilangan pekerjaan. Dengan koreksi MK, hukum kini memberi ruang perlindungan yang lebih adil bagi buruh yang paling rentan terhadap ketidakadilan,” ujarnya, Jumat (19/9/2025).

Tombos Situmorang menambahkan bahwa perjuangan Domuli mencerminkan kenyataan pahit ribuan buruh di Indonesia.

“Putusan MK ini memberi harapan baru bahwa buruh yang terpinggirkan tetap bisa mendapatkan keadilan. Bagi kami, ini bukan sekadar soal pasal dan tenggat waktu, tetapi tentang menjaga martabat manusia dan memastikan hak pekerja yang harus dihormati,” tegasnya.

Dengan dua suara itu, terlihat jelas bahwa putusan MK kali ini tidak hanya mengubah tafsir hukum, tetapi juga menghidupkan kembali harapan pekerja yang kerap diperlakukan tidak adil di tempat kerja.

Makna Putusan bagi Pekerja/Buruh Indonesia.

Putusan ini memiliki implikasi penting. Kini, pekerja yang mengalami PHK tidak lagi berpacu dengan waktu sejak surat PHK diterima. Mereka mendapat ruang waktu lebih panjang karena proses bipartit dan mediasi yang seringkali a lot tidak lagi “memakan” jatah waktu pengajuan gugatan ke pengadilan.

Langkah MK ini juga dianggap menegaskan prinsip keadilan substantif. Bahwa hukum bukan sekadar soal aturan formal, tetapi harus memperhatikan kondisi nyata pekerja yang seringkali berada di posisi lemah berhadapan dengan pengusaha.Pemohon dalam perkara ini adalah Domuli Sentudes yang merupakan karyawan swasta terdaftar dengan nomor perkara 132/PUU-XXIII/2025. Adapun petitum permohonannya adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Pasal 82 UU RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan oleh karena itu tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat sejak diundangkannya, tanpa pemaknaan lain apapun
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia
Atau apabila MK RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.