Prabowo Ubah 8 Program Cepat RKP 2025: Gaji ASN, TNI-Polri Naik hingga BPN Dibentuk!

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden Prabowo Subianto resmi mengubah rincian 8 program hasil terbaik cepat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Perubahan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025 yang berlaku sejak 30 Juni 2025.

Langkah Prabowo ini menjadi sorotan karena menyentuh isu sensitif yang langsung dirasakan masyarakat: kenaikan gaji, pembangunan infrastruktur desa, hingga pembentukan lembaga baru untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

ASN, TNI-Polri, dan Pejabat Negara Dapat Kenaikan Gaji

Salah satu poin paling menonjol dalam beleid terbaru ini adalah kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, tenaga kesehatan, guru, dosen, penyuluh, hingga pejabat negara.

Pada Perpres Nomor 109 Tahun 2024, narasi kenaikan gaji hanya fokus pada ASN. Namun, kini Presiden Prabowo memperluas cakupan agar kesejahteraan pejabat negara juga ikut diperhatikan.

“Dokumen pemutakhiran RKP tahun 2025 merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional,” tulis beleid yang diteken Prabowo.

Baca Juga

Menebar Narasi Makar! Asosiasi Presisi Kecam Pernyataan Saiful Mujani

Kebijakan ini diperkirakan bakal berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama dengan semakin besarnya belanja pemerintah yang diarahkan pada kelompok pegawai negara.

Badan Penerimaan Negara Segera Dibentuk

Perubahan besar lainnya ada pada poin kedelapan. Jika sebelumnya hanya disebut sebagai “optimalisasi penerimaan negara”, kini ditegaskan bahwa pemerintah akan mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN).

Targetnya cukup ambisius, yakni meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke angka 23 persen.

Langkah ini dinilai sejalan dengan komitmen Prabowo memperkuat fondasi fiskal negara. Dengan adanya BPN, tata kelola penerimaan diharapkan lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

Program Gizi Gratis hingga Rumah Murah Milenial

Selain dua poin utama tersebut, Perpres 79/2025 juga mempertegas kembali sejumlah program prioritas yang menjadi janji kampanye Prabowo.

Beberapa di antaranya:

• Pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah serta pesantren, juga bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.

• Pemeriksaan kesehatan gratis, pemberantasan TBC, serta pembangunan rumah sakit berkualitas di tingkat kabupaten.

• Revitalisasi sektor pertanian melalui pencetakan lahan produktif, lumbung pangan desa, daerah, hingga nasional.

• Pembangunan sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, disertai perbaikan sekolah yang membutuhkan renovasi.

• Perluasan program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha untuk menghapus kemiskinan absolut.

• Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, penyaluran BLT, hingga penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi milenial, Gen Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Fokus pada Cepat dan Tepat

Dengan perubahan ini, publik menilai Prabowo ingin menegaskan komitmennya agar program pemerintah tak hanya sebatas janji, melainkan segera dirasakan manfaatnya.

Delapan program hasil terbaik cepat ini mencerminkan arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada gizi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, hingga tata kelola fiskal negara.

Pakar kebijakan publik menilai, keberanian Presiden menambahkan narasi baru di awal pemerintahannya menunjukkan keseriusan untuk menggenjot reformasi struktural, termasuk soal kesejahteraan aparatur negara dan optimalisasi penerimaan.

Kini, perhatian publik tertuju pada realisasi program tersebut. Apakah target ambisius Prabowo bisa segera diwujudkan dalam waktu singkat, atau justru menghadapi tantangan teknis di lapangan. (nsp)