Komisi I Setujui Anggaran Fantastis Rp187,1 Triliun untuk Kemenhan, Dipakai untuk Apa?

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi I DPR RI resmi menyetujui anggaran Rp187,1 triliun untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI pada tahun anggaran 2026. Persetujuan ini disampaikan setelah rapat kerja tertutup antara Kemenhan dan Komisi I DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

“Proposal akhir dari anggaran Kemhan dan TNI tahun 2026 yang sudah disetujui oleh Komisi I untuk dibawa ke Badan Anggaran, sejumlah Rp187,1 triliun,” kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai rapat.

Dengan persetujuan ini, langkah berikutnya adalah pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebelum disahkan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Untuk Apa Rp187,1 Triliun Itu?

Sjafrie menjelaskan, dana tersebut akan difokuskan untuk tiga sektor utama. Pertama, untuk pembayaran gaji pegawai dan prajurit TNI. Kedua, penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) guna meningkatkan kekuatan militer Indonesia. Ketiga, memperkuat sektor-sektor pertahanan lain yang terkait langsung dengan kedaulatan negara.

“Anggaran ini harus berdampak nyata. Serapan akan dilakukan secara maksimal agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegas Sjafrie.

Baca Juga

DPR: Tantangan Industri Pertahanan Nasional Terletak pada Konsistensi Kebijakan dan Dukungan Pembiayaan

Ia juga meminta seluruh kepala staf angkatan serius memastikan penggunaan anggaran dilakukan efektif dan tepat sasaran, namun tetap menghasilkan dampak maksimal bagi kesiapan pertahanan Indonesia.

Fokus pada Trisula Perisai Nusantara

Menurut Sjafrie, anggaran besar ini diarahkan untuk mempercepat pencapaian trisula perisai nusantara, yaitu program strategis yang menitikberatkan pada kesiapan tiga matra TNI—darat, laut, dan udara—dalam menjaga keamanan nasional.

“Para kepala staf angkatan akan terus meningkatkan kesiapannya di bidang masing-masing dalam rangka memenuhi target trisula perisai nusantara,” kata dia.

Program ini menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan Asia-Pasifik, khususnya menghadapi ketegangan di Laut China Selatan, serta potensi ancaman non-tradisional seperti siber dan terorisme.

Anggaran Pertahanan Naik Signifikan

Jumlah Rp187,1 triliun ini menandai anggaran pertahanan Indonesia berada di level yang cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski belum dipublikasikan secara rinci perbandingan kenaikannya, namun tren belanja pertahanan memang terus naik dalam beberapa tahun terakhir.

Peningkatan ini sejalan dengan kebutuhan modernisasi alutsista dan pemenuhan minimum essential force (MEF), yang sempat tertunda akibat tekanan fiskal pandemi.

Menanti Keputusan Banggar DPR

Meski sudah disetujui Komisi I, perjalanan anggaran Rp187,1 triliun ini belum selesai. Selanjutnya, proposal akan dibawa ke Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas lebih lanjut sebelum disahkan.

Sjafrie berharap proses di Banggar berjalan lancar. “Bersama-sama kita tunggu bagaimana tindak lanjut dari Banggar yang akan disampaikan hari ini,” ujarnya.

Strategis untuk Pertahanan Nasional

Persetujuan anggaran ini menegaskan komitmen pemerintah dan DPR RI dalam memperkuat pertahanan nasional. Anggaran jumbo tersebut diharapkan bukan hanya memperkuat militer, tetapi juga menciptakan efek psikologis positif bagi masyarakat bahwa negara hadir untuk menjaga kedaulatan.

Kini publik menanti, apakah dana sebesar itu bisa dikelola secara transparan, efektif, dan tepat guna untuk memastikan Indonesia memiliki pertahanan yang tangguh di masa depan. (ant/nsp)