Isu Wacana Keamanan Nasional, Menhan Dinilai Jadi Menteri 'Banyak Urusan'

Jakarta, tvOnenews.com - Isu mengenai wacana kemanaan nasional terus bergulir di masyarakat hingga dinilai perlu dibaca secara kritis.

Hal itu disampaikan peneliti kebijakan publik dan good governance, Gian Kasogi pada diskusi yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Youth Congress (DPP IYC).

Ia mengingatkan agar isu keamanan tidak berubah menjadi alat politik kekuasaan dikarenakan dalam beberapa waktu terakhir perhatian publik justru lebih banyak tersita oleh persoalan domestik seperti regulasi perlindungan anak di ruang digital, wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, lonjakan harga emas, hingga persiapan arus mudik Lebaran. 

Namun, kata Gian, secara tiba-tiba, diskursus ancaman keamanan nasional muncul dan mendominasi percakapan publik.

Gian juga menyoroti posisi Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin yang belakangan disebut-sebut sebagai menteri banyak urusan di era Presiden RI, Prabowo Subianto. 

Ia menilai ruang gerak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terlihat semakin meluas hingga menyentuh berbagai agenda di luar sektor pertahanan. 

Baca Juga

Inflasi Maret 2026 Naik Tipis, Bank Indonesia Sebut Pangan dan BBM Jadi Biang Kerok

“Jika kementerian pertahanan mulai terlalu jauh masuk ke wilayah ekonomi, bisnis, bahkan manuver politik, maka ada risiko terjadinya perluasan kekuasaan yang tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan,” kata Gian.

Gian memaparkan narasi keamanan memang sering menjadi instrumen yang efektif dalam praktik politik modern. 

Isu ancaman dapat dimanfaatkan untuk membangun legitimasi kekuasaan, memperkuat citra kepemimpinan yang tegas, sekaligus mengonsolidasikan dukungan politik. 

Karena itu, ia tidak menutup kemungkinan bahwa menguatnya isu keamanan di ruang publik juga memiliki keterkaitan dengan dinamika politik jangka menengah termasuk kontestasi menuju Pilpres 2029.

Ia mengingatkan agar pemerintah, khususnya Kemenhan tetap menjaga fokus pada fungsi utamanya. 

“Menhan seharusnya fokus menangani isu keamanan dan pertahanan nasional, bukan masuk terlalu jauh ke dalam arena politik ekonomi dan bisnis. Jika isu keamanan terus dimainkan dalam logika politik elektoral, yang dirugikan bukan hanya kualitas demokrasi, tetapi juga desain keamanan nasional itu sendiri,” ujarnya.(raa)