Purbaya Guyur 5 Bank dengan Total Rp 200 Triliun, Masing-masing Dapat Segini

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu), RI Purbaya Yudhi Sadewa mulai mencairkan dana Rp200 triliun ke perbankan pada Jumat, 12 September 2025 sore. 

Dana yang mengendap di Bank Indonesia (BI) itu bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi RI.

Purbaya menjelaskan dana tersebut akan disalurkan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI Rp 55 triliun, sedangkan BTN Rp 25 triliun. Lalu khusus ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) senilai Rp 10 triliun.

"(Ada yang lebih kecil) karena size bank-nya dan kenapa BSI ikut? Karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh supaya dananya juga bisa dimanfaatkan di Aceh," ucap Purbaya kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu, 13 September 2025.

Mantan Bos LPS itu mengatakan penyaluran dana itu berbentuk deposit on call atau simpanan yang dapat ditarik kapan saja setelah memberikan pemberitahuan terlebih dahulu.

Di sisi lain, ia yakin bahwa dana yang sudah disalurkan kepada perbankan tak akan dibiarkan mengendap. Sebab, lanjut dia, ada biaya (cost) dari penempatan dana tersebut sehingga bank akan terdorong untuk mencari imbal hasil lebih tinggi.

"Mungkin bank-nya habis itu bingung menyalurkan kemana? Pasti pelan-pelan akan jadi kredit sehingga ekonomi bisa bergerak," ujarnya.

Purbaya mewanti-wanti kepada seluruh perbankan agar tak sembarangan menggunakan dana tersebut. Perbankan menurutnya bisa menggunakan dana itu untuk peningkatan penyaluran kredit.

"Tujuannya itu menciptakan likuiditas di sistem finansial sehingga mereka terpaksa memberi kredit dan ekonomi akan bergerak," tutur Purbaya.

Diketahui, sebelumnya Purbaya telah menyampaikan soal rencana penarikan dana pemerintah dari BI, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Rabu, 10 September 2025.

Sistem keuangan di Indonesia saat ini yang dinilai berada dalam kondisi cukup 'kering', menurutnya telah menjadi salah satu aspek yang menyebabkan perekonomian nasional tumbuh melambat.

Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Keuangan bisa memanfaatkan dana pemerintah di BI, guna memperbaiki mesin moneter dan fiskal. Misalnya seperti untuk menyuntik likuiditas perbankan dan lain sebagainya.