FKP IKA UII Resmi Dilantik, Reformasi Hukum Kepailitan Jadi Agenda Utama Selamatkan BUMN
- IST
Jakarta, tvOnenews.com - Forum Kurator dan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (FKP IKA UII) resmi dilantik pada Selasa (9/9/2025).
Pelantikan ini juga dibarengi dengan Seminar Nasional bertema “Kepailitan dan PKPU Terhadap BUMN: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik”.
Pelantikan dilakukan oleh Wakil Ketua II DPP IKA UII sekaligus Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Rifqinizamy Karsayuda.
Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya forum ini dibentuk untuk memberi kontribusi dan perbedaan nyata.
“FKP IKA UII diharapkan memberi kontribusi nyata dalam penataan BUMN dan BUMD, termasuk mendorong reformasi hukum yang adaptif,” ujarnya.
Ketua FKP IKA UII, Sexio Yuni Noor Sidqi, S.H., M.H., menegaskan forum ini hadir sebagai pionir dengan hampir seratus anggota yang terdiri dari kurator dan pengurus.
Ia ingin memastikan FKP IKA UII bukan hanya hadir secara administratif, melainkan benar-benar menjadi wadah kontribusi alumni untuk bangsa.
Sementara itu, Ketua Panitia Kemal Shahab, S.H., M.H., menilai isu kepailitan BUMN sangat strategis karena menyangkut kelangsungan aset negara.
Kemal menjelaskan bahwa diskusi dalam seminar tersebut menyoroti isu redefinisi kepentingan publik dalam UU Kepailitan, perlindungan hukum bagi BUMN Persero, serta membandingkan regulasi serupa di sejumlah negara lain.
Rektor UII yang turut hadir memberikan dukungan penuh terhadap terbentuknya badan otonom profesi baru ini. Menurutnya, langkah tersebut menjadi inspirasi agar lebih banyak lahir badan otonom profesi lain dari alumni UII untuk memperkuat kiprah mereka di berbagai bidang.
Seminar nasional ini menghadirkan narasumber dari berbagai sektor. Dari Mahkamah Agung, Hakim Agung Dr. Nani Indrawati membahas dimensi yudisial dalam perkara kepailitan BUMN. Dari sisi korporasi, Tracy Tania, S.H., L.L.M., Head of Legal Danantara Asset Management, menyoroti peran strategis BP Danantara dalam restrukturisasi aset BUMN.
Isu Kepailitan Jadi Sorotan
Sementara itu, Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H., pakar hukum sekaligus Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik Amandemen UU Kepailitan, mengajukan gagasan reformasi regulasi.
Ia menilai regulasi kepailitan BUMN harus lebih adaptif agar entitas negara tersebut tetap dapat menjalankan mandat konstitusi tanpa terhambat persoalan utang.
Sexio Yuni Noor Sidqi juga membagikan pengalamannya menangani kasus kepailitan yang melibatkan entitas besar, termasuk BUMN. Ia menekankan perlunya solusi hukum yang konkret agar BUMN tidak kehilangan peran strategis hanya karena persoalan tata kelola maupun pembiayaan.
Load more