Demokrat Kritik Target PAD DKI 2026: Pajak Naik, Dividen BUMD Mini

Jakarta, tvOnenews.com - Fraksi Partai Demokrat–Perindo DPRD DKI Jakarta memberikan catatan keras terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp95,35 triliun.

Dari jumlah tersebut, PAD ditetapkan Rp56,76 triliun atau sekitar 66,4 persen dari total pendapatan daerah. 

Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Desie Christyana Sari, mengingatkan agar ketergantungan besar pada PAD tidak hanya berlandaskan optimisme semata.

“Penetapan target pajak tidak boleh hanya didasarkan pada optimisme, melainkan harus berlandaskan analisis tren riil agar risiko kekurangan penerimaan dapat diantisipasi sejak awal,” ujar Desie dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terkait Raperda APBD 2026, Senin (8/9/2025).

Desie menyoroti sejumlah pos pajak, mulai dari kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp1,32 triliun yang dianggap perlu basis proyeksi konsumsi riil, hingga penurunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp937 miliar yang mencerminkan perlambatan pasar properti.

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Rp750 miliar juga disebut berpotensi menambah beban masyarakat jika tidak dibarengi pemutakhiran data. 

Sementara itu, target Pajak Rokok justru turun Rp100 miliar meski tren konsumsi dinilai stabil.

“Digitalisasi perpajakan, edukasi pajak masif, penegakan hukum berbasis data, hingga insentif fiskal yang adil harus segera diterapkan. Transparansi juga penting, misalnya dengan dashboard realisasi pajak yang bisa diakses publik,” katanya.

Selain pajak, Fraksi Demokrat–Perindo menyoroti target retribusi yang dipatok Rp1,84 triliun atau naik 32,4 persen. 

Menurut Desie, tanpa perbaikan tata kelola, kenaikan itu hanya akan membebani masyarakat.

“Kalau kelemahan tata kelola tidak dibenahi, kenaikan target hanya jadi angka di atas kertas,” tegasnya.

Catatan kritis juga disampaikan pada target dividen BUMD 2026 yang hanya Rp876 miliar atau 1,5 persen dari PAD, dengan kontribusi terbesar dari Bank DKI. 

Padahal, pemerintah telah menggelontorkan modal Rp79,16 triliun ke berbagai BUMD.

“Modal besar tapi dividen kecil menunjukkan ketidakseimbangan serius. Perumda Sarana Jaya dan Jakpro, misalnya, tidak ditargetkan memberikan dividen sama sekali pada 2026, meski mendapat modal besar,” kata Desie.

Ia mendesak Pemprov DKI menyusun roadmap kinerja BUMD yang profesional, terukur, dan transparan.

“BUMD harus jadi motor pertumbuhan ekonomi Jakarta, bukan sekadar penerima modal tanpa kontribusi signifikan,” pungkasnya. (agr/muu)