Sebelum Nadiem Jadi Tersangka Korupsi, Jusuf Kalla sebut Nadiem Menteri Jarang Kantor: Kampus Merdeka, Apa yang Merdeka?

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Mendikbudristek periode 2019-2024, Nadiem Makarim sebelum ditetapkan tersangka oleh Kejagung dan masih menjabat sebagai menteri, tak lepas dari kritikan keras. 

Bahkan, kritikan keras itu dilontarkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) dalam acara diskusi yang digelar Komisi X DPR RI.

Dalam kritikan pedasnya, JK menyebutkan, "ada orang, the man behind the gun. Kalau perusahaan, CEO. Dari daftar, siapa menteri pendidikan selama ini. Pak Ki Hajar Dewantoro, orang hebat, mendirikan taman siswa."

"Itu cikal bakal dari prinsip pendidikan kita. Ada Pak Soemantri, ada Syarif Thayeb, Daoed Joesoef, Fuad, semua orang hebat di bidang pendidikan," ujar Jusuf Kalla (JK) dalam acara diskusi yang digelar Komisi X DPR RI seperti yang dikutip dari kanal YouTube TV Parlemen, Jumat (5/9/2025).

Kemudian, Jusuf Kalla menyebutkan tokoh-tokoh itu memiliki latar belakang kuat di bidang pendidikan. 

Selain itu, Jusuf Kalla juga mengulas menteri pendidikan terakhir sebelum Nadiem, Anies Baswedan.

"Ada Pak Juwono, Abdul Malik Fadjar, semua ahli-ahli pendidikan. Ada Muhadjir, ada Pak Nuh Rektor ITS, ada Anies Rektor Universitas Paramadina," ungkapnya.

Lanjutnya menyampaikan, bahwa kinerja Nadiem sebagai menteri pendidikan tidak pernah datang ke daerah dan jarang berkantor. 

Padahal menurut JK, kementerian yang dipimpin oleh Nadiem ini memiliki cakupan yang luas.

"Ada mas Nadiem, yang tidak mempunyai pengalaman khusus dalam Pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor, minta maaf sekian."

"Kampus merdeka, Pendidikan merdeka, apa yang merdeka, tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka? Dibantai kiri kanan, ndak saya bilang, kita konservatif saja dalam menghadapi 70 ribu siswa," ucap JK.

Tak hanya tentang pendidikan, tapi juga perihal kebudayaan, riset, dan teknologi. Karena itu, JK menilai perlu sosok yang berkompeten untuk mengisi pos tersebut.

Selain itu, JK menyebutkan, jika menteri pendidikan tak benar-benar paham dengan bidangnya, maka berapapun anggaran yang dimiliki tidak berarti.

Bahkan, JK sucapkan, untuk memperbaiki kualitas pendidikan, bukan hanya memperbaiki anggarannya, tapi juga pemimpinnya. (aag)