Heboh Tunjangan Rumah DPRD DKI Jakarta Angkanya Fantastis, Pengamat Dorong Standar Nasional dan Audit

Jakarta, tvOnenews.com – Polemik tunjangan rumah anggota DPRD DKI Jakarta yang mencapai puluhan juta rupiah menuai sorotan tajam. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai pemerintah pusat perlu turun tangan dengan membuat aturan standar agar tunjangan tidak berlebihan dan melukai rasa keadilan publik.

“Saya mendorong pemerintah pusat untuk memberikan aturan semacam standar tunjangan yang masuk akal untuk pemerintah dan DPRD di daerah, agar tidak melukai rasa keadilan di tengah masyarakat,” ujar Iwan saat dihubungi tvOnenews.com, Jumat (5/9/2025).

Iwan juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran. Menurutnya, audit menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan tunjangan tidak disalahgunakan.

“Selain itu, perlu juga ada transparansi penggunaan tunjangan-tunjangan fantastis itu. Bila perlu lakukan audit menyeluruh. Karena setahu saya, rata-rata anggota DPRD Jakarta itu sudah punya rumah sendiri. Kalau digunakan untuk hal lain, tentu menyalahi aturan,” tegasnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan tunjangan rumah dengan nilai mencengangkan. Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 yang diteken mantan Gubernur Anies Baswedan, setiap anggota dewan menerima Rp70,4 juta per bulan.

Sementara itu, pimpinan DPRD DKI Jakarta mengantongi lebih besar lagi, yakni Rp78,8 juta per bulan.

Dana jumbo untuk fasilitas rumah wakil rakyat ini dibebankan langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

“Biaya yang diperlukan untuk pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,” bunyi Kepgub 415/2022, dikutip Kamis (4/9/2025).

Aturan tersebut juga menegaskan adanya mekanisme pengawasan penggunaan dana. Sekretariat DPRD bertugas melakukan verifikasi pertanggungjawaban, sementara pengelolaan anggaran wajib mengikuti asas akuntabilitas.

Besaran tunjangan ini meningkat dibanding era Gubernur Djarot Saiful Hidayat yang sebelumnya menetapkan tunjangan rumah Rp70 juta per bulan untuk pimpinan DPRD dan Rp60 juta untuk anggota dewan. (agr/iwh)