Wakil Panglima TNI Bantah Ada Pembiaran Kerusuhan dan Penjarahan: Ada Permintaan Tidak?

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita membantah ada skenario kerusuhan hingga penjarahan dalam aksi demonstasi pada 29-30 Agustus 2025.

Dia juga membantah TNI melakukan pembiaran terjadi kerusuhan dalam aksi unjuk rasa serta penjarahan kepada rumah anggota DPR hingga menteri.

Tandyo menegaskan, TNI baru diminta Presiden Prabowo Subianto membantu pengamanan selama dan pasca aksi unjuk rasa pada 30 Agustus.

“Kita selalu diminta bantuan. Makanya pada saat tanggal 30 (Agustus) dipanggil dari presiden, kan mungkin ada permintaan kita untuk bantu. Makanya tanggal 31 kita turun,” ungkap Tandyo di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).

Dia menegaskan, TNI tidak pernah melakukan pembiaran terhadap segala kerusuhan maupun penjarahan yang terjadi. 

“Kita taat konstitusi, ada permintaan tidak? Itu, ada permintaan tidak? Oke,” tegasnya.

Baca Juga

Partai Ummat Dorong Penguatan Iklim Demokrasi, Minta Kepastian Pengesahan Kepengurusan dari Kementerian Hukum

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk mengambil langkah tegas dalam menindak massa yang anarkis.

“Tadi bapak presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan yang bersifat anarkis, kami TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku,” kata Sigit, di Bogor, Sabtu (30/8/2025).

Hal ini dilakukan lantaran aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu ini, cenderung tidak sesuai dengan aturan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kalau kita melihat bahwa eskalasi yang terjadi dua hari ini kecenderungannya terjadi tindakan anarkis di beberapa wilayah. Mulai dari pembakaran gedung, fasilitas umum, penyerangan terhadap markas, dan area fasilitas umum yang dilakukan pembakaran dan tindakan lain yang tentunya ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cenderung kepada peristiwa pidana,” tegasnya. (saa/ree)