Ingat Lagi! Segini Gaji dan Tunjangan DPR yang Bikin Publik Geram dan Seruan Bubarkan DPR

Jakarta, tvOnenews.com – Polemik soal gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan tajam publik. Perdebatan ini bahkan berujung pada seruan demonstrasi besar-besaran yang viral di media sosial dengan tuntutan pembubaran DPR.

Gaji pokok anggota DPR sendiri sebenarnya tidak terlalu besar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok Ketua DPR ditetapkan Rp 5.040.000 per bulan, Wakil Ketua Rp 4.620.000, dan anggota DPR Rp 4.200.000.

Namun yang membuat total penghasilan DPR fantastis adalah berbagai tunjangan tambahan. Aturan mengenai tunjangan ini tertuang dalam Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.

Rincian Tunjangan DPR

Beberapa tunjangan yang diterima anggota DPR antara lain:

• Tunjangan istri/suami: Rp 420.000 – Rp 504.000

• Tunjangan anak (maks. 2): Rp 168.000 – Rp 201.600

• Tunjangan jabatan: Rp 9,7 juta – Rp 18,9 juta

• Tunjangan kehormatan: Rp 5,58 juta – Rp 6,69 juta

• Tunjangan komunikasi intensif: Rp 15,5 juta – Rp 16,4 juta

• Tunjangan pengawasan & anggaran: Rp 3,75 juta – Rp 5,25 juta

• Tunjangan sidang/paket: Rp 2 juta

• Tunjangan PPh 21: Rp 2,7 juta

• Tunjangan listrik & telepon: Rp 7,7 juta

• Tunjangan beras: Rp 30.090 per jiwa (maksimal 4 jiwa)

Baca Juga

Setjen Tepis Isu Kenaikan Gaji-Tunjangan Anggota DPR di Sidang Tahunan

Selain itu, anggota DPR juga mendapat tunjangan pengganti rumah dinas sebesar Rp 50 juta per bulan. Inilah komponen yang paling memicu perdebatan karena dianggap terlalu besar dan tidak sebanding dengan kinerja legislatif.

Publik Geram, Demo Memanas

Besarnya penghasilan anggota DPR dinilai tidak sejalan dengan kinerja mereka. Hal ini melahirkan gelombang kritik, termasuk demonstrasi yang terjadi pada 25, 28, 29, dan 30 Agustus 2025 di Gedung DPR RI dan sekitarnya hingga memakan nyawa seorang driver ojek online. 

Narasi bubarkan DPR kini sudah terlanjur viral dan memicu polemik lebih luas. Publik semakin mempertanyakan transparansi, kinerja, dan moralitas wakil rakyat yang gajinya jauh di atas rata-rata UMR Jakarta. (nsp)