Pengamat Hukum Lontarkan Kritikan Pedas soal Remisi Ronald Tannur

Jakarta, tvOnenews.com - Ihwal remisi Gregorius Ronald Tannur, terpidana kasus kematian Dini Sera Afriyanti, menuai kritikan pedas dari  Pengamat Hukum Pidana Universitas Indonesia, Aristo Pangaribuan.

Kata dia, menilai wajar jika publik sulit diyakinkan soal pemberian remisi. Menurutnya, bahkan di negara-negara dengan sistem hukum transparan sekalipun, keputusan seperti ini tetap bisa memicu kontroversi.

“Kalau meyakinkan publik 100% ya pasti enggak bisa lah ya. Di sistem yang transparan pun pasti ada kontroversial. Di negara-negara maju ketika memberikan hukuman kepada warga binaan atau narapidana,” beber Aristo Selasa (19/8/2025).

“Tapi yang paling penting adalah tadi saya sudah katakan konsepnya baik ya, memanusiakan kembali orang yang pernah salah. Tetapi exercise atau metodologi untuk mengexercise kewenangan dan hak itu yang perlu ada perubahan,” lanjutnya.

Bahkan, ia menekankan bahwa yang perlu diperbaiki adalah desain dan mekanisme pemberian remisi. Ia mencontohkan beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, hingga Inggris yang melibatkan pihak independen dalam penentuan remisi.

“Tadi saya sudah berikan ilustrasi ya, bagaimana negara-negara tetangga atau negara-negara yang lebih maju, Singapura, Malaysia, Amerika, dan Inggris itu mereka mempunyai seperti TPP. TPP itu kan tim pengamat permasyarakatan, itu yang menentukan tuh remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat,” ucapnya.

Baca Juga

Puluhan Warga Binaan Beragama Konghucu dapat Remisi, Dirjenpas: Untuk Perbaiki Diri di Tengah Masyarakat

Sehingga menurut Aristo penting untuk ada orang yang independen.

“Nah, ini harus ada orang independennya. Jangan proses yang tertutup dan birokratis. Kalau sekarang kan ini prosesnya tertutup, birokratis. Isinya ya pegawai negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) aja semua,” jelasnya.

Transparansi dan keterbukaan akses, sambung Aristo, menjadi kunci untuk mengurangi kecurigaan publik terkait praktik koruptif dalam pemberian remisi.

“Nah, sekarang untuk kita mereduksi kontroversialitas itu, walaupun tentunya kita enggak bisa jamin, apa yang bisa dilakukan tadi memperbaiki sistemnya. Dan pengambilan keputusannya itu lebih transparan. Yang kedua itu accessible. Ya, argumentasi-argumentasinya accessible,” ujarnya.

Dengan begitu, kata Aristo, negara bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemberian remisi dijalankan dengan hati-hati dan penuh kehati-hatian, sehingga meminimalisir peluang jual beli remisi maupun manipulasi.