Satir Indonesia Gelap hingga Bendera One Piece Jadi Sorotan di Sidang Tahunan, Puan Maharani: Ada Pesan Keresahan

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya ekspresi kritik publik yang belakangan ramai mewarnai ruang digital.

Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Puan menyoroti slogan “Kabur Aja Dulu”, frasa satir “Indonesia Gelap”, "Negara Konoha", hingga viralnya penggunaan simbol-simbol fiksi seperti bendera One Piece.

Fenomena ini, menurut Puan, merupakan cermin keresahan rakyat yang disampaikan dengan bahasa zaman saat ini.

Ungkapan ketidakpuasan itu muncul tidak hanya sebagai sindiran, tetapi juga sebagai bentuk kreativitas dalam menyuarakan aspirasi di era media sosial.

“Semua suara rakyat yang kita dengar di balik setiap kata dan gambar, ada pesan keresahan. Dan di balik  itu ada harapan, karena itu yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar tetapi juga memahami untuk merespon dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka," kata Puan dalam pidatonya.

Ia menegaskan, demokrasi sejatinya memberi ruang luas bagi rakyat untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik.

Bahkan, kritik publik di media sosial dinilai sebagai wujud nyata partisipasi rakyat yang memanfaatkan kemajuan teknologi.

Bagi pemegang kekuasaan, lanjut Puan, setiap kata atau simbol yang disampaikan rakyat memiliki pesan dan keresahan di baliknya.

Karena itu, diperlukan kebijaksanaan untuk tidak sekadar mendengar, tetapi juga memahami; tidak hanya menanggapi, tetapi merespons dengan hati yang jernih dan pikiran terbuka.

“Kita semua berharap, apa pun bentuk kritik yang disampaikan rakyat tidak boleh menjadi barang yang membakar persaudaraan Indonesia. Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa, sebaliknya harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama,” ujarnya.

Puan menekankan, kritik dapat keras dalam substansi dan menentang kebijakan, namun tidak boleh menjadi alat untuk memicu kekerasan, kebencian, atau merusak etika, moral, dan kemanusiaan.

Baginya, kritik adalah instrumen untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia.