Zero ODOL Berlaku 2027, Komisi V DPR RK Minta Pemerintah Sosialisasi Masif ke Sopir Truk-Pengusaha

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin mendukung kebijakan pemerintah untuk menerapkan zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada tahun 2027.

Dia meminta pemerintah menyiapkan teknis pelaksanaan dan sosialisasi secara masif kepada sopir truk hingga pengusaha logistik.

Syafiuddin mengatakan larangan truk ODOL itu penting diterapkan untuk menjaga keselamatan lalu lintas, memperpanjang usia infrastruktur jalan, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik nasional.

“Kami di Komisi V mendukung penuh penerapan zero ODOL pada 2027. Tetapi pemerintah harus melakukan sosialisasi yang masif, terstruktur, dan tepat sasaran agar para pengusaha logistik, operator transportasi, dan sopir truk dapat mempersiapkan diri sejak dini,” ujar Syafiuddin kepada media, Selasa (5/8/2025).

Dia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan upaya reformasi sektor transportasi darat yang menekankan keselamatan, keadilan, dan keberlanjutan. Namun, dia menyebut keberhasilan penerapan kebijakan ini perlu persiapan matang di semua lini.

Politisi PKB ini juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan skema dukungan bagi pelaku usaha logistik yang terdampak, seperti akses pembiayaan untuk peremajaan armada, insentif pajak, atau program pelatihan sopir.

Baca Juga

Banyak Terjadi Kecelakaan, Ratusan Warga Kramatwatu Serang Demo Tolak Truk ODOL Melintas

“Kebijakan zero ODOL bukan hanya soal menertibkan, tetapi juga memastikan ekosistem logistik nasional tetap berjalan efisien dan adil bagi semua pihak,” ujar Syafiuddin.

DPR RI, pemerintah, dan Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara akhirnya sepakat menyelesaikan permasalahan muatan truk Over Dimension Over Load (ODOL).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan permasalahan truk ODOL ini telah mendapat perhatian serius dari Presiden RI Prabowo Subianto.

“Tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa Presiden itu memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan over load,” ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).

Oleh karena itu, DPR dan pemerintah sepakat akan membentuk Tim Bersama untuk merumuskan kebijakan demi mewujudkan Zero ODOL di tahun 2027.

“Menuju Zero ODOL tadi di 2027, kami telah bersepakat, baik dengan pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara, akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara,” kata Dasco. (saa/nba)