Khawatir Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Jadi Preseden Buruk Pemberantasan Korupsi, Saor: Seakan Membenarkan Peradilan Kita Sudah Rusak

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto telah memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Tom Lembong terkait kasus yang menjerat keduanya.

Diketahui, Hasto Kristiyanto tersandung dalam kasus suap Harun Masiku, sementara Tom Lembong dituding melakukan tindakan korupsi dalam impor gula ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

Di dalam sidang terakhir, Hasto divonis 3,5 tahun penjara, sementara Tom Lembong 4,5 tahun penjara.

Namun, sebelum proses hukum berakhir, Prabowo memberikan amnesti dan abolisi terhadap dua politikus tersebut.

Pegiat antikorupsi Saor Siagian pun buka suara terkait pemberian amnesti dan abolisi ini.

"Memang, analisis dari konstitusional kan itu enggak bisa diperdebatkan. Itu hak prerogatif dari presiden," kata Saor, dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Sabtu (2/8/2025).

Akan tetapi, Saor memandang ada ketidaksesuaian dengan apa yang selama ini diungkapkan Prabowo soal pemberantasan korupsi.

Di setiap kesempatan, Saor menyoroti bahwa Prabowo kerap menegaskan ingin memberantas korupsi.

Namun, ia justru memberikan amnesti dan abolisi kepada dua terdakwa kasus korupsi.

Sementara itu, narasi yang dibangun terkait kasus korupsi ini tak jauh dari sifat politis, mengingat baik Hasto dan Tom Lembong adalah lawan politik Prabowo saat Pilpres 2024 lalu.

"Artinya, ada tuduhan yang sangat dahsyat bahwa pengadilan kita enggak independen. Problematiknya di situ," kata Saor.

Saor menuturkan, proses hukum yang dijalani Hasto dan Tom belum berakhir karena keduanya masih bisa mengajukan banding.

Namun, Presiden sudah memberikan amnesti dan abolisi terhadap keduanya.

Ia khawatir jika hal ini menjadi preseden buruk untuk penegakkan hukum di Indonesia.

"Seakan-akan melegitimasi bahwa peradilan kita sudah sangat rusak, padahal mereka kan sedang membenahi," tuturnya.

Menurut Saor, saat ini sistem peradilan Indonesia memang sedang berbenah.

Beberapa aturan diperketat untuk menghindari tindakan yang korup, bahkan yang ia rasakan sendiri ketika pelantikan advokat.

Menurutnya, terkait kasus Hasto dan Tom ini pemerintah harusnya mempercayakan kepada pengadilan dulu dan proses hukum yang masih bisa ditempuh. (iwh)