APBN 2026 Disepakati DPR: Fokus Makan Bergizi Gratis, Energi Murah, dan Pendidikan Tanpa Biaya

Jakarta, tvOnenews.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dalam Sidang Paripurna ke-25 di Gedung DPR, Kamis (24/7/2025). Tema besar RKP tahun depan menyoroti Kedaulatan Pangan dan Energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Jazilul Fawaid, membacakan hasil pembahasan dan menegaskan bahwa DPR memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan visi-misinya, termasuk program unggulan seperti makan bergizi gratis (MBG), sekolah unggul, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

"RKP perlu memuat arah kebijakan yang merefleksikan visi-misi Presiden, termasuk makan bergizi gratis, sekolah unggul, dan layanan kesehatan gratis,” ujar Jazilul.

Target Pertumbuhan Ekonomi Ambisius

RKP 2026 menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,20%–5,80%. Untuk mendukung target ini, pemerintah akan menyusun program prioritas yang menyambungkan langsung antara sasaran, indikator kinerja, dan pelaksana di kementerian/lembaga (K/L).

8 Prioritas Pembangunan Nasional 2026

Baca Juga

Partai Ummat Dorong Penguatan Iklim Demokrasi, Minta Kepastian Pengesahan Kepengurusan dari Kementerian Hukum

Dokumen RKP memuat 8 prioritas utama pembangunan nasional, antara lain:

1. Penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

2. Kemandirian nasional, termasuk swasembada pangan, energi, air, hingga ekonomi hijau dan digital.

3. Pembangunan infrastruktur dan industri agro-maritim berbasis koperasi.

4. Penguatan SDM, sains, pendidikan, dan peran perempuan serta penyandang disabilitas.

5. Hilirisasi industri berbasis SDA.

6. Pembangunan desa dan kota yang berkelanjutan.

7. Reformasi politik, hukum, dan pemberantasan korupsi serta narkoba.

8. Harmoni sosial dan toleransi antarumat beragama.

Belanja Negara: Fokus pada Subsidi Tepat Sasaran

Untuk sektor belanja pusat, pemerintah akan menghapus kompensasi listrik untuk rumah tangga mampu (3500 VA ke atas), dan mengalihkannya ke kelompok berhak berbasis Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Selain itu:

• Kuota tunjangan profesi guru honorer akan ditambah.

• Anggaran pendidikan tetap minimal 20% dari APBN, sesuai UUD 1945.

• Pemerintah menyesuaikan belanja pendidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi soal wajibnya pendanaan sekolah negeri dan swasta.

Kebijakan Transfer ke Daerah: Sinkronisasi Pusat–Daerah

Dalam kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah akan:

• Perkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kolaborasi dengan pemda.

• Sinkronisasi dana Proyek Strategis Nasional (PSN) antara pusat dan daerah.

• Rumuskan tata kelola koperasi di desa/kelurahan berbasis hukum.

• Dorong kemandirian fiskal daerah agar ketergantungan ke pusat menurun.