Jaksa KPK Siap Bongkar Balik Pleidoi Hasto Soal Suap PAW dan Perintangan Penyidikan di Sidang Hari Ini

Jakarta, tvOnenews.com — Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membalas nota pembelaan atau pleidoi Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan. 

Replik jaksa akan disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini, Senin (14/7/2025).

“Tim JPU telah membaca dan menyimak seluruh poin-poin pembelaan Terdakwa Hasto Kristiyanto dan Tim PH-nya. Kami tentu akan merespon-nya di dalam replik tertulis untuk persidangan,” ujar Jaksa KPK M. Fauji Rahmat dalam keterangannya, Senin (14/7/2025).

Hasto sebelumnya dituntut tujuh tahun penjara oleh tim jaksa KPK. Nota pembelaan atas tuntutan tersebut telah disampaikan Hasto dan tim kuasa hukumnya pada sidang yang digelar Kamis (10/7/2025) lalu.

Replik yang akan disampaikan hari ini menjadi babak lanjutan dalam proses hukum yang menjerat salah satu elite partai politik besar tersebut.

Dalam perkara ini, Hasto didakwa dua tindak pidana sekaligus. Pertama, ia disebut telah menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina agar mantan caleg PDIP Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR lewat mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Baca Juga

KPK Bantah Intimidasi saat Geledah Rumah Ono Surono, Sebut CCTV Dimatikan Keluarga

Kedua, Hasto dinilai menghalangi penyidikan kasus suap yang menjerat Harun Masiku pada 2020. Jaksa meyakini Hasto memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya agar tidak terlacak penyidik KPK setelah terbitnya surat perintah penyelidikan (Sprindik).

Dalam kasus suap, Hasto didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara dalam perkara perintangan penyidikan, Hasto dijerat Pasal 21 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (agr/nba)