PDIP Minta Proyek Penulisan Ulang Sejarah Dihentikan, Begini Kata Fadli Zon

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi desakan PDIP yang meminta proyek penulisan ulang sejarah dihentikan.

Dia menjelaskan proyek penulisan ulang sejarah akan tetap dilanjutkan. Fadli menyebut penulisan ulang sejarah diperlukan. Dia pun menyinggung amanat Presiden ke-1 RI Soekarno.

“Masa sejarah kita hentikan?” Kata Fadli saat ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025) malam.

“Sejarah kan diperlukan. Amanat Bung Karno jangan pernah meninggalkan sejarah,” sambungnya.

Dia menuturkan proyek tersebut merupakan proyek negara, sehingga tidak akan dihentikan sesuai permintaan Fraksi PDIP.

“Ini proyek negara kok. Maksudnya pemerintah lah. Maksudnya apa?” Kata Fadli.

Menurut Fadli, naskah penulisan ulang sejarah yang tengah disusun oleh sejarawan itu sudah mencapai 70 sampai 80 persen.

“Katanya 70-80 persen. Tapi belum tahu nanti kita lihat,” bebernya.

Kendati begitu, Fadli mengaku belum tahu kapan naskah tersebut akan dilakukan uji publik di DPR.

“Belum tahu. Nanti cek jadwalnya, belum tahu,” kata kader Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, PDIP mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan, untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional. Diketahui, proyek ini ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025.

“Kami meminta dengan tegas agar proyek penulisan ini dihentikan, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak pihak,” ujar Ketua DPP PDIP MY Esti Wijayati di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).

Menurutnya, proyek itu memiliki banyak polemik yang muncul di tengah masyarakat dan kalangan akademik.

Esti menegaskan salah satu pertimbangan utama adalah pernyataan kontroversial Fadli Zon terkait peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 yang disebut hanya rumor.

Kata dia, termasuk banyaknya sejarawan yang memilih mundur dari tim penulisan. Menurut Esti, hal itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam proyek penulisan ulang sejarah.

“Dan karena di situ banyak persoalan, maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan di Komisi X menyatakan dengan tegas: stop proyek penulisan sejarah ini,” tegas Wakil Ketua Komisi X DPR itu.

“Kita harus duduk bersama, mendiskusikan kembali, dan melibatkan lebih banyak sejarawan. Jangan sampai ada persoalan prinsip yang berpotensi melukai masyarakat luas,” sambungnya. (saa/ree)