Saksi Ahli: Pasal yang Jerat Hasto Tak Bisa Diterapkan di Tahap Penyelidikan

Jakarta, tvOnenews.com — Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan, menilai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak dapat diterapkan pada tahap penyelidikan.

Menurutnya, penerapan pasal tersebut di luar tahap penyidikan bertentangan dengan karakteristik hukum pidana.

“Saya kira kalau ditafsirkan menjadi yang ditentukan di sini adalah penyidikan, tetapi diterapkan untuk penyelidikan dia merupakan suatu perluasan yang tadi dikatakan penafsiran ekstensif itu bertentangan dengan karakteristik hukum pidana sebagai suatu lex stricta, lex certa, dan apa yang tertulis atau lex scripta. Saya kira tidak diperkenankan,” kata Maruarar saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025).

Maruarar menyampaikan, penafsiran ekstensif dalam hukum pidana tidak sejalan dengan asas legalitas yang menuntut kepastian, kejelasan, dan ketertulisan aturan. 

Karena itu, perluasan makna penyidikan ke tahap penyelidikan dinilainya melanggar prinsip dasar hukum pidana.

“Kepastian hukum itu menjadi yang utama dan karakteristik hukum pidana tadi yang kita katakan, yang menyebabkan dia tidak boleh tafsir ekstensif adalah kepastian itu,” tegasnya.

Ia juga menyinggung seringnya kesalahpahaman dalam menafsirkan teori hukum Ragnok, yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga pilar hukum selain keadilan dan kemanfaatan.

Dalam kasus ini, Hasto Kristiyanto didakwa menghalangi upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Harun Masiku, tersangka suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Harun hingga kini masih buron sejak OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 2020.

Hasto disebut memerintahkan seseorang bernama Nurhasan untuk menyuruh Harun merendam telepon genggamnya agar tidak terlacak KPK. 

Selain itu, ia juga memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, menenggelamkan ponselnya guna menghindari penyitaan penyidik.

Upaya itu dilakukan setelah terungkap adanya dugaan suap senilai SGD 57.350 atau setara Rp600 juta yang diberikan kepada Wahyu Setiawan. 

Suap itu bertujuan meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR periode 2019–2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatera Selatan I.

Dalam perkara tersebut, Hasto didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Suap kepada Wahyu Setiawan disebut dilakukan bersama Harun Masiku dan dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina, karena kedekatannya dengan Wahyu. (agr)