Prabowo Diminta Tolong Turun Tangan Langsung Jaga Perdamaian soal Polemik Empat Pulau di Aceh

Padahal, saat itu Muzakir Manaf sebagai Komisi pengawas BPMA dan Juga Gubernur terpilih telah secara resmi meminta penundaan seleksi kepala BPMA sampai dilantiknya Gubernur Aceh Definitif.

Dengan proses yang telah pihaknya kawal sejak lima tahun lalu, seharusnya Blok Migas di Aceh Tamiang dan Timur sudah dibawah pengelolaan BPMA. Hingga saat ini, masih dibawah SKK Migas dengan Pertamina.

Menurut Safar, terhambatnya proses alih kelola ini tidak terlepas dari pemaksaan proses rekruitmen Kepala BPMA saat Safrizal menjabat Pj Gubernur Aceh hingga dilantik nya Nasri sebagai Kepala BPMA. 

Terlebih banyak pihak sudah mengingatkan Safrizal, mulai dari anggota DPR Nasir Djamil dan secara institusional oleh Komwas BPMA yaitu Muzakir Manaf sebelum menjabat sebagai Gubernur definitif yang meminta penundaan seleksi kepala BPMA sampai dilantiknya Gubernur Aceh Definitif.

"Namun diabaikan oleh Safrizal seperti pengabaian protes seluruh masyarakat Aceh saat pulau Aceh dialihkan ke Sumut yang juga melibatkan Safrizal sebagai Ditjen Bina Adwil Kemendagri," tambah Safar.

Safar berharap, dua hal tersebut bisa menjadi keputusan pemerintah saat memutuskan permasalahan pulau Aceh yang dirampas dan migas Aceh yang dilibas.

“Kami berharap pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan migas yang sampai saat ini tak kunjung usai pasca PP 23/2015," tuturnya.(lkf)