Tagih Janji Pramono-Rano Karno soal Pembebasan Enam Bidang Tanah, Ahli Waris Makam Pangeran Jayakarta: Sampai Akhirat Saya Bakal Tagih Terus

Jakarta, tvOnenews.com - Ahli waris makam Pangeran Jayakarta di Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur menagih janji Pramono Anung-Rano Karno soal pembebasan enam bidang tanah seluas 1.000 meter persegi.

"Awalnya ada 41 bidang tanah yang belum dibebaskan. Dari 41 itu yang dibebaskan 35 bidang. Sekarang tinggal enam bidang dengan luas kurang lebih 1.000 meter persegi," ujar dia, Selasa (17/6/2025).

Sejak beberapa tahun lalu, kata Manaf, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji akan membebaskan enam bidang tanah tersebut. 

Akan tetapi, sambung dia, pembebasan lahan belum juga terlaksana sampai saat ini. 

Manaf mengatakan, pada tahun 2020 lalu, anggaran sudah siap tapi harus dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19. 

Baca Juga

Dibuka 24 Jam, Ada Larangan Khusus Bagi Warga dari Pramono Anung di Taman Bendera Pusaka

Setelah Covid-19 selesai, belum ada lagi pembahasan terkait pembebasan lahan.

"Kalau sekarang anggarannya harus ketuk palu dulu dari DPRD DKI Jakarta. Kalau sudah ketuk palu baru bisa bebaskan lahan," kata dia.

Manaf mengatakan pembebasan lahan ini tidak ada konflik dengan pemilik tanah karena pemilik tanah yang memiliki surat girik sudah bersedia melepas tanahnya untuk kepentingan masjid.

Bahkan, kata dia, saat Pramono Anung-Rano Karno mencalonkan diri sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat kampanye di tempatnya. 

Mereka berjanji saat terpilih nanti akan segera membebaskan enam bidang tanah yang diharapkan oleh ahli waris makam Pangeran Jayakarta.

"Pramono-Rano sempat janji. Sampai akhirat pun saya bakal tagih terus. Jangan sudah jadi (gubernur-wakil gubernur), lupa sama janjinya," tegas Manaf.

Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto mengatakan memang sudah ada rencana pembebasan sejumlah bidang di area makam Pangeran Jayakarta sejak beberapa tahun lalu. 

"Ada enam persil bidang karena dulu sudah diusulkan dan dana sudah siap. Namun, karena Indonesia termasuk Jakarta terjadi pandemi Covid-19, maka akhirnya dana itu dialokasikan untuk penanganan Covid-19," kata Kusmanto.

Dia menyebut pihaknya akan melaporkan kembali kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melalui surat untuk melakukan pembebasan tanah sesuai dengan janji dan kajian yang sudah ada. (ant/nsi)