APHTN-HAN Lantik Pengurus Pusat Masa Bakti 2025-2030

Jakarta, tvOnenews.com — Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) resmi melantik Pengurus Pusat Masa Bakti 2025–2030 dan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Ancol, Jakarta, pada tanggal 13–15 Juni 2025.

Pelantikan yang berlangsung pada Sabtu, 14 Juni 2025, dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus pusat, pengurus wilayah, perwakilan perguruan tinggi, serta para mitra strategis APHTN-HAN, di antaranya Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), dan Direktur BPJS Ketenagakerjaan.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Nasional APHTN-HAN yang diselenggarakan di Bali pada April 2025, yang secara aklamasi menetapkan Prof.

Hakim Konstitusi dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Guntur Hamzah dilantik sebagai Ketua Umum APHTN-HAN Periode 2025–2030.

Dalam jajaran kepengurusan baru, ia didampingi oleh tokoh-tokoh akademik nasional, di antaranya Retno Saraswati (Dekan FH Universitas Diponegoro) sebagai Ketua Harian, Bayu Dwi Anggono (Dekan FH Universitas Jember) sebagai Sekretaris Jenderal, serta Radian Syam (Dosen STIH IBLAM) sebagai Bendahara Umum.

Dalam laporannya, Sekjen APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono menyampaikan bahwa susunan Pengurus Pusat telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dengan Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025 tanggal 21 Mei 2025.

“Komposisi pengurus berjumlah 123 orang, terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Pengurus Harian, yang mencerminkan inklusivitas karena melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Sebanyak 61 di antaranya adalah Guru Besar,” ucap Bayu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/6/2025).

Dalam Keynote Speech-nya, Prof. Guntur Hamzah menegaskan pentingnya peran APHTN-HAN sebagai kekuatan intelektual dalam memperkuat konstitusionalisme dan demokrasi di Indonesia. 

Ia juga menyampaikan bahwa dengan keanggotaan yang kini mencapai lebih dari 1.600 orang, APHTN-HAN siap terus berkontribusi dalam agenda reformasi kelembagaan negara dan pengembangan ilmu hukum tata negara dan administrasi negara di tanah air.

Selain pelantikan, Rapat Kerja Pengurus juga membahas program prioritas lima tahun ke depan.