5.000 Pekerja Migran Indonesia Dilepas Ke Luar Negeri, Menteri Karding Minta Bijak Kelola Uang

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding meminta kepada 5.000 pekerja migran Indonesia yang dikirim ke delapan negara agar bijak mengelola keuangan.

Hal ini disampaikan dirinya saat acara pelepasan pekerja migran Indonesia di Gedung Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, pada Minggu (15/6/2025).

Awalnya Karding mengungkapkan bahwa para pekerja migran yang diberangkatkan ini pastinya mendapatkan gaji minimum Rp10 juta.

“Gaji anda itu saya tebak paling minimum Rp10 juta. Misalnya di Arab atau di United Arab Emirates, itu minimal rata-rata Rp15 juta. Kalau di Jepang rata-rata Rp20 juta sampai Rp25 juta. Kalau di Eropa itu bisa Rp30 juta sampai Rp40 juta untuk nurse,” kata Karding.

Kemudian Karding meminta kepada para pekerja migran ini untuk bijak dalam mengelola uang. Dirinya berpesan agar tidak semua gaji yang diterima itu diberikan ke keluarga.

“Nah, tolong uangnya bijak dikelola. Jangan uang semua dikirim ke keluarga. Karena kalau itu dikirim semua ke keluarga, terutama suaminya. Siapa yang sudah kawin? Coba angkat tangan yang sudah menikah baik cewek maupun cowok. Anda kalau kirim semua, ada potensi istri atau suami anda kawin lagi. Ini saya ngomong by data. Ini by data ini,” ucap Karding.

Sementara itu Karding menyarankan agar para pekerja migran ini dapat menata gajinya sesuai dengan kebutuhannya, seperti kebutuhan sehari-hari maupun untuk keperluan sekolah anak.

“Jadi gini, saya ajarin ya. Kirim secukupnya, dihitung kira-kira keluarga butuhnya berapa, anak-anak sekolah, makan,” terang Karding.

Selain itu, Karding menuturkan bahwa gaji yang didapat juga bisa diinvestasikan hingga membeli rumah subsidi yang direncakan oleh pemerintah.

“Sisanya diinvestasi. Bisa juga buat rumah. Karena kita ada rumah untuk migran, subsidi. Saya kerjasama dengan PKP, silahkan. Nanti terbuka kita. Tinggal daftar ‘Saya mau berangkat, saya sekaligus nyicil rumah’. Sudah bisa, mulai sekarang juga sudah mulai bisa. Tinggal koordinasi sama Dirjen pemberdayaan. Jadi tolong bijak mengelola keuangan. Itu yang penting,” tukasnya.