Buntut Pencabutan IUP Empat Perusahaan Tambang di Raja Ampat, Masyarakat Protes Tutup Akses Wisata di Wayag

Jakarta, tvOnenews.com - Buntut pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di Raja Ampat, masyarakat penerima manfaat dari perusahaan protes.

Mereka menutup akses atau pemalangan akses ke spot wisata di Wayag, Distrik Waigio Barat Kepulauan

Menanggapi hal itu Pemkab Raja Ampat menutup akses kunjungan wisatawan ke spot-spot wisata, khususnya di Wayag tersebut.

Bupati Raja Ampat Orideko Burdam menjelaskan, pembatasan atau pemberhentian kunjungan wisatawan sementara merupakan bagian penting untuk mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan terjadi kepada wisatawan.

"Saya minta supaya aktivitas wisata di Waigio Barat Kepulauan ditutup sementara," katanya di Sorong, Kamis (12/6/2025).

Presiden Prabowo telah menetapkan keputusan pencabutan IUP empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat dalam rapat terbatas bersama beberapa menteri, Senin (9/6).

Baca Juga

Terpopuler News: Dugaan Perusahaan Tambang Gubernur Malut Lakukan Pelanggaran, Hingga Ancaman Pidana Orang Tua Siswa Unggah Menu MBG

Empat IUP yang dicabut itu adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

Dampak dari keputusan itu, masyarakat yang menjadi karyawan PT. Melia Raymond Perkasa dan PT. KSM yang selama ini mendapatkan manfaat dari perusahaan tambang itu melalukan pemalangan terhadap spot wisata di Wayag.

Upaya konkret yang telah dilakukan Pemerintah Raja Ampat adalah melaksanakan kunjungan ke Pulau Manyaifun dan Batan Pele, Rabu (11/6/), untuk melihat kondisi di sana dan sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Kita sudah turun ke Pulau Manyaifun dan mendengar aspirasi mereka, itulah yang akan kita bahas dalam kegiatan gelar tikar adat," ujarnya.

Menurut dia, segala persoalan yang ada harus diselesaikan dengan baik untuk mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat terdampak penutupan tambang nikel.

"Saya minta, mari kita hindari konflik, kita mengedepankan komunikasi yang baik. Tapi pada intinya nanti kita dalam waktu dekat kita gelar tikar adat untuk mencari solusi konkret," kata Bupati Raja Ampat Orideko Burdam. (ant)