Ditanya soal Legalisasi Kasino di Indonesia, Politikus PKB Beberkan Dampak Mengerikannya

Jakarta, tvOnenews.com - Akhir-akhir ini, soal legalisasi kasino menjadi perbincangan hangat di tengah publik hingga elite politik di Indonesia. Pasalnya, keberadaan kasino di Indonesia menuai pro dan kontra.

Kemudian, politikus PKB yang merupakan anggota komisi hukum DPR, Hasbiallah Ilyas, saat ditanya soal polemik legalisasi kasino.

Ia malah beberkan dampak mengerikannya bila kasino dilegalkan di Indonesia. Selain itu, ia juga tak sepakat soal legalisasi kasino alias rumah judi di Indonesia. 

Sebab, ia menilai legalisasi itu justru akan menimbulkan kerusakan sosial dan budaya. 

"Mudaratnya itu banyak. Oke kita dapet uang, tapi kerugian, kerusakan sosial dan kultur kita itu lebih banyak," kata Hasbiallah dalam acara diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu, (7/6/2025).

Ia juga mencontohkan, pemain judi di Singapura rata-rata adalah orang Indonesia. Menurut Hasbiallah, mereka dari segala kelas sosial, terutama menengah. Dia menduga, mungkin ada aparat penegak hukum atau bahkan anggota dewan yang bermain judi di sana.

"Singapura untung dari kita," ucap Hasbiallah. 

Namun, orang Singapura yang bermain judi di negaranya sendiri, kata dia, justru sedikit. 

"Kalau di Indonesia buka, kita bukan merusak orang lain, justru merusak orang sendiri," bebernya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga sampaikan, ini karena orang Indonesia belum memiliki kesadaran berpikir. Selain itu, kurangnya penegakan hukum juga menjadi sebab.
 
Dia menjelaskan, Imigrasi seharusnya bisa mencegah orang-orang bermain judi ke luar negeri. Misalnya, apabila membawa uang tunai terlalu banyak.

"Kalau penegakan hukum kita ini benar-benar kuat, saya rasa kita tidak perlu melegalkan judi," beber Hasbiallah.

"Berapa banya uang-uang korupsi, udah balik belum?" tanyanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Galih Kartasasmita disebut-sebut mengusulkan legalisasi kasino. 

Ia mempertanyakan Uni Emirat Arab (UEA), negara penganut syariah Islam, yang membuka kasino.

"Mohon maaf nih, saya bukan mau apa-apa, tapi UEA kemarin sudah mau menjalankan kasino, coba negara Arab jalankan kasino, maksudnya mereka kan out of the box kementerian dan lembaganya," kata Galih dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Gedung DPR, Jakarta Pusat pada 8 Mei 2025.

Galih, dalam kesempatan berbeda, lalu membantah mengusulkan legalisasi rumah judi seperti kasino. 

Dia menyebut, maksudnya adalah meminta pemerintah untuk berpikir kreatif dalam mencari pemasukan negara bukan pajak (PNBP) selain dari sektor sumber daya alam nonmigas. (aag)