Duit Sewa Masuk GRIB Jaya, Lahan Milik BMKG! Publik Tanya: Siapa yang Menikmati?

Jakarta, tvOnenews.com – Praktik sewa-menyewa lahan di atas tanah negara kembali mencuat, kali ini menyeret ormas besar GRIB Jaya yang disebut-sebut memungut uang dari pedagang di lahan milik BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan.

Total dana yang terkumpul diperkirakan ratusan juta rupiah, namun hingga kini, ke mana uang itu mengalir masih jadi misteri.

Pengusutan dimulai usai penggusuran markas GRIB Jaya oleh pihak kepolisian pada Sabtu (24/5/2025), buntut laporan resmi dari BMKG terkait pendudukan ilegal lahan seluas 12 hektare.

Duit Mengalir, Lahan Sengketa

Sejumlah pedagang yang menjadi korban mengaku membayar uang sewa bulanan tanpa tahu bahwa mereka berjualan di atas lahan negara yang tengah disengketakan.

Salah satunya Darmaji, pedagang seafood yang mengaku rutin membayar Rp3,5 juta per bulan ke rekening atas nama Yani, tokoh ormas GRIB Jaya wilayah Tangsel.

“Saya transfer langsung ke Pak Yani. Cuma tahu dia dari ormas. Enggak pernah dijelasin lahannya bermasalah,” ujar Darmaji saat ditanyai aparat.

Darmaji bukan satu-satunya. Ina Wahyuningsih, pedagang hewan kurban, juga mengaku diminta Rp25 juta, yang setelah ditawar jadi Rp22 juta, untuk sewa lapak di lokasi tersebut.

“Katanya sudah termasuk izin dari aparat setempat,” ujar Ina.

Pertanyaannya: ke mana uang sebanyak itu mengalir? Siapa yang benar-benar menerima dan menikmati hasilnya?

Ada Dugaan Pungutan Parkir, Tapi Siapa yang Ambil?

Selain uang sewa, beredar kabar adanya pungutan parkir liar di lokasi yang dikuasai GRIB Jaya. Pedagang membantah menarik parkir, tapi mengarahkan dugaan ke anggota ormas.

“Demi Allah saya enggak mungut. Mungkin orang GRIB-nya,” kata Darmaji.

Modus seperti ini mengarah pada praktek rente liar di atas tanah negara, di mana warga kecil jadi korban sistem yang sudah “diatur” oleh ormas dengan dalih membela hak ahli waris.

Uang Masuk, Bangunan Roboh, Negara Dirugikan

Dengan lahan sudah digusur dan markas ormas dirobohkan, pedagang pun kehilangan modal. Sementara itu, negara dirugikan karena asetnya sempat dikuasai dan dikomersialkan secara sepihak.

BMKG menyatakan sudah mengantongi surat rekomendasi dari Mahkamah Agung (MA) dan siap membangun gedung di atas lahan tersebut.

Namun publik kini menanti: apa tindak lanjut terhadap praktik sewa ilegal yang melibatkan uang warga dan pendudukan tanah negara ini? (iwh/nsp)