Dugaan Gratifikasi Nikahan Anak Pejabat di Kementerian PU, Eks Penyidik KPK: Pengembalian Uang Dugaan Gratifikasi Tak Menghapus Pidana

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua IM57+ Lakso Anindito menyoroti pengembalian dana yang dilakukan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait kasus dugaan gratifikasi. Dia menilai pengembalian dana tak menghapus tindak pidana.

“Secara umum pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi kepada pihak pemberi tidaklah menghapuskan tindak pidana,” ujar Lakso, Jakarta, Sabtu, (31/5/2025).

Menurut dia, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) perlu turun tangan mengusut kasus ini. KPK bisa berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal (Irjen) PU yang tengah menyelidiki dugaan gratifikasi pejabatnya itu.

“Pihak direktorat pengaduan masyarakat dan direktorat gratifikasi KPK perlu menindaklanjuti melalui tindakan aktif untuk mengecek apakah permintaan tersebut masuk dalam gratifikasi yang dianggap suap, dan bahkan jangan-jangan tidak masuk dalam gratifikasi melainkan pemerasan dan suap,” ujar dia.

Dia menilai penyelidikan perlu dilakukan agar penyelesaian kasus dugaan korupsi tidak hanya dengan pendekatan etik dan administratif.

Selain itu, kata dia, upaya tersebut sangat diperlukan untuk memastikan hal ini merupakan budaya atau bukan di lingkungan Kementerian PU. Mengingat, Kementerian PU memiliki posisi strategis dalam pengambilan kebijakan terkait berbagai kontrak pemerintah. 

“Pendekatan ini diperlukan untuk dapat mengubah secara serius budaya korup yang terjadi pada institusi pemerintah,” ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan bakal mengusut tuntas kasus dugaan gratifikasi pejabatnya. Irjen PU Dadang Rukmana telah diperintahkan menindaklanjuti dugaan itu.

“Ya saya sih sudah terima laporan dari Pak Irjen beberapa saat lalu. Tapi saya perintahkan Pak Irjen untuk menindaklanjuti sih,” ujar Menteri PU, Dody Hanggodo, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Dia menyerahkan sepenuhnya pendalaman kasus ini kepada Irjen PU. Jika memang ada tindak pidana, pihaknya bakal melimpahkan perkara ini ke penegak hukum. 

“Ya lagi diproses sama irjen. Tapi, kalau dari Irjen ada seperti yang tadi mas sampaikan ada unsur pidana ya pasti limpahkan lah ke KPK atau Kejaksaan, atau kepolisian untuk tindak lanjut secara pidananya,” ucap dia.

Kasus ini mencuat setelah beredarnya dokumen yang bertanda tangan Inspektur Jenderal Kementerian PU Dadang Rukmana soal hasil audit investigasi sementara pada Sekretariat Jenderal Kementerian PU.