Pemutakhiran NIK Jadi Syarat Pembebasan PBB-P2 di Jakarta, Catat Ini Cara dan Ketentuannya!

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif berupa pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun pajak 2025. 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta menyebut pemberian insentif itu sesuai aturan pada Keputusan Gubernur (KepGub) Nomor 281 Tahun 2025.

"Salah satu syarat utama untuk mendapatkan insentif ini berupa keharusan bagi wajib pajak orang pribadi untuk memperbarui data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pajak Daerah," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny secara tertulis, Rabu (21/5/2025).

Morris menjelaskan pembebasan hanya berlaku untuk satu objek PBB-P2 dengan NJOP tertinggi jika wajib pajak memiliki lebih dari satu objek pajak. 

Menurutnya data yang digunakan mengacu pada kondisi sistem per 1 Januari 2025.

"Jika wajib pajak belum memenuhi syarat seperti yang disebutkan pada nomor 4 di atas, mereka tetap berkesempatan memperoleh pembebasan setelah melakukan pemutakhiran data NIK secara daring melalui situs https://pajakonline.jakarta.go.id," katanya.

Baca Juga

Hadirkan 15 Program Unggulan, Baznas dan Bazis DKI Jakarta Targetkan Pengumpulan 150 Miliar Pada Ramadhan 1447 H/2026 M

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta turut mengingatkan pentingnya balik nama atau mutasi PBB-P2 ketika terjadi peralihan kepemilikan seperti karena jual beli, hibah, atau warisan. 

Kata Morris, proses ini bertujuan untuk memperbarui identitas pemilik pada SPPT agar sesuai dengan data terkini.

"Balik nama penting untuk mengidentifikasi pihak yang memiliki kewajiban membayar PBB-P2, serta menjadi dasar untuk memperoleh insentif pembebasan atau pengurangan pajak. Informasi lebih lanjut mengenai proses balik nama tersedia melalui kanal informasi resmi Pemprov DKI Jakarta," kata Morris.

Morris mengimbau kebijakan ini menjadi upaya Pemprov DKI Jakarta untuk meringankan beban masyarakat, serta mendorong kepatuhan pajak melalui data yang akurat dan terintegrasi. 

Pihaknya meminta masyarakat segera melakukan pemutakhiran data secara mandiri dan daring melalui situs pajak online.

"Mari bersama membangun Jakarta yang lebih baik dengan taat pajak. Lakukan pemutakhiran data sekarang dan nikmati kemudahan pembebasan PBB-P2 tahun 2025," katanya.

Ketentuan Pembebasan PBB-P2 2025

Merujuk Kepgub Nomor 281 Tahun 2025, Gubernur DKI Jakarta menetapkan pembebasan 100 persen pokok PBB-P2 untuk objek pajak berupa: