Viral Kadin Cilegon dan LSM Diduga Minta Jatah Proyek Pembangunan Pabrik CAA, Anindya Bakrie Angkat Bicara

Jakarta, tvOnenews.com - Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi anggota Kadin bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) diduga untuk meminta jatah proyek pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali (CAA) di Cilegon, Banten.

Peristiwa ini diunggah dalam akun TikTok @faktabanten.co.id, pada Minggu (11/5/2025). 

Tertulis dalam keterangan bahwa insiden ini terjadi pada Jumat (9/5/2025), dengan keterangan ‘Saat Kadin bersama dengan Ormas mendatangi perusahaan kontraktor China Chengda Engineering Co. Ltd yang Akan menggarap pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali di Cilegon’.

Terlihat dalam pertemuan tersebut terdapat sejumlah pimpinan Ormas, Kadin dan juga asosiasi profesi pengusaha seperti HIPPI, HIPMI, GAPENSI, dan HNSI.

Sumber :

• istimewa

“For join about this project on Cilegon area, so you have the first join his us not too far or other other people not register," kata pria berbaju putih.

“Yes if you have the capability, because we can join,” kata perwakilan Chengda Engineering Co.

Setelahnya Ketua Kadin Cilegon, Muhamad Salim menyebutkan telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Chengda Engineering Co. Namun hingga saat ini belum ada yang terealisasi.

“Ini mungkin yang kita pertanyakan pada hari ini mungkin saya hanya membuka saja, nannti selebihnya dari Waka Kadin, HNSI, HIPPPI, GAPENSI, HIPMI dan lain-lain mungkin," terangnya.

Selanjutnya terlihat Muhamad Salim meminta agar diberikan porsi proyek pembangunan Chandra Asri Alkali sebesar Rp3-5 Triliun.

“Tanpa Ada lelang, porsinya harus jelas tanpa ada lelang. Rp5 triliun untuk Kadin Rp3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang bagi," ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan telah membentuk tim verifikasi untuk melihat keluhan masyarakat di Cilegon.

“Jadi intinya ya kita di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan juga etis untuk melihat keluhan daripada dan pertanyaan masyarakat di Cilegon,” jelas Anindya, di Gedung Tempo Scan Tower, pada Selasa (13/5/2025).

Lebih lanjut Anindya menuturkan bahwa Kadin itu selalu fokus untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasinya. Tentunya tidak ingin adanya tindakan yang melawan hukum.

“Dan tentu menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan juga represif. Jadi disini kita ingin bergerak cepat. Bahkan besok hari Rabu ya itu Kadin bersama Gubernur Banten atau yang diutus bersama BKPM dan juga penegak hukum akan melihat,” terangnya.

“Intinya kita mengerti bahwa 8% itu musti dicapai dan juga pertumbuhan ekonomi musti tercapai, investasi musti masuk dan Kadin tugasnya untuk mengawal. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, itu lebih ke arah oknum dan itu levelnya kan kabupaten, kota,” sambung Anindya.

Kemudian Anindya menegaskan bersama stakeholder terkait akan menindaklanjuti permasalahan dan menyikapi secara bijak.

“Jadi kita akan bekerjasama dengan kabupaten, provinsi dan Kadin Indonesia juga menyerahkan WKUK hukum dan organisasi untuk benar-benar kita menindaklanjuti dan menyikapi secara bijak dan cepat,” tegas Anindya.

Sementara itu Anindya belum menjelaskan secara detail mengenai tindak lanjut kedepannya, termasuk soal pencopotan dari anggota Kadin.

“(Akan dicopot gak?) Kita lihat dulu,” tuturnya. (ars/muu)