May Day 2025, Aliansi Perempuan Indonesia Desak RUU PPRT Disahkan

Jakarta, tvOnenews.com - Aliansi Perempuan Indonesia (API) membawa tujuh tuntutan saat turun ke jalan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day).

Puluhan organisasi yang tergabung dalam API itu menggelar peringatan May Day di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Salah satu tuntutannya adalah mereka mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Diketahui, sudah dua dekade RUU PPRT tak kunjung disahkan.

Selain itu, mereka juga meminta pemerintah dan DPR melibatkan masyarakat sipil untuk membahas RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

“Sahkan segera UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan libatkan Masyarakat Sipil untuk RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI),” tegas API dari atas mobil komando.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan membahas RUU PPRT setelah peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025.

Baca Juga

DPR Bentuk Panja untuk Kawal Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus hingga Tuntas

Hal ini disampaikan usai acara audiensi dengan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

“Hadiah dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada kaum pekerja. Setelah berdiskusi panjang dengan para pimpinan DPR, Ketua DPR Mbak Puan Maharani, setelah May Day, DPR akan memulai pembahasan Undang-Undang PPRT,” kata Dasco.

Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya menerima banyak aspirasi dari para pekerja. Selain itu, DPR juga telah menyampaikan masukan ke pemerintah agar membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK).

“Ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila itu sudah berjalan, mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini,” jelas Dasco.

Diketahui, RUU PPRT belum juga dibahas di DPR sudah lebih dari 20 tahun. Pada dpr periode 2024-2029, RUU PPRT masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Panjang. Artinya, RUU ini akan dibahas dan diprioritaskan untuk dibahas pada periode ini. (saa/ree)