Polisi Janji Kawal Sampai Tuntas Peringatan Hari Buruh 2025 di Monas, Diharapkan Bawa Kabar Gembira untuk Para Buruh

Jakarta, tvOnenews.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berjnji pihaknya akan kawal hingga tuntas perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Seluruh jajaran Korps Bhayangkara diminta untuk mengawal elemen buruh mulai dari awal hingga akhir acara.

“Tentunya kami bersama seluruh rekan-rekan terkait lainnya yang terlibat dalam pengamanan akan mengawal mulai dari proses keberangkatan sampai dengan nanti kembali,” katanya.

Selain pengamanan acara, arus lalu lintas akan tetap berjalan kondusif.

“Yang jelas untuk pengaturan arus lalu lintas, sudah kami atur, baik dari jalur yang berasal dari wilayah Timur maupun yang berasal dari wilayah Tangerang," terang dia.

"Jadi, jalur-jalur tersebut kami minta untuk diinformasikan sehingga masyarakat yang akan menggunakan jalan terutama Sudirman-Thamrin, ini masih bisa digunakan untuk kegiatan,” imbuhnya.

Jenderal Pol. Sigit juga mengharapkan peringatan Hari Buruh yang akan dihadiri secara langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto itu akan membawa kabar baik bagi para buruh.

“Harapan kami, kegiatan May Day Fiesta kali ini, apalagi nanti akan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden, betul-betul bisa memberikan kejutan ataupun hadiah yang mungkin menjadi kabar baik untuk buruh,” ucapnya.

Diketahui, Kamis ini merupakan Hari Buruh Internasional atau May Day.

Di Jakarta sendiri, peringatan Hari Buruh digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, dan akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal memperkirakan sebanyak 200 ribu orang buruh dari wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Serang, dan Cilegon akan hadir dalam kegiatan tersebut.

Pada peringatan tersebut, KSPI mengangkat enam isu utama yang menjadi tuntutan kaum buruh, yaitu penghapusan sistem alih daya (outsourcing), pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga, perlindungan buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pembentukan satgas untuk mencegah PHK massal.(ant/lkf)