Update Kasus Penggelapan Barang Bukti di Kalteng, Propam Polri Kembali Periksa Sejumlah Saksi

Jakarta, tvOnenews.com - Div Propam Polri kembali memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan penggelapan barang bukti berupa sertifikat tanah di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kuasa hukum korban, Poltak Silitonga menyebut ada sejumlah saksi yang diperiksa hari ini di antaranya sejumlah penyidik termasuk dari Polres Kotawaringin Barat.

"Ya sekarang mereka sudah ada di sini dan hari ini juga akan diperiksa yaitu polisi, anggota polisi yang memeriksa perkara dulu di Kotawaringin Barat juga di Polda Kalimantan Tengah yang menyatakan yang bisa menerangkan kepala desa," ucapnya kepada awak media, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Sumber :

• Istimewa

Poltak menuturkan keterangan saksi itu untuk menjelaskan pemilik asli dari tanah yang digelapkan.

Baca Juga

Polisi Gagalkan Peredaran 15 Kilogram Heroin di Sumut, Satu TSK Diamankan

Poltak menegaskan kliennya Wiwik Sudarsih yang merupakan anak pertama pemilik tanah Brata Ruswanda juga hadir dalam pemeriksaan.

Kedatangan kliennya untuk memberikan kepastian jawaban selaku ahli waris.

Pihaknya juga menjelaskan detail cara-cara penanganan perkara yang tidak sesuai dengan prosedur.

"Brata Ruswanda itu adalah benar dia yang membuat dan tidak palsu tetapi kan Dirtipidum mengatakan palsu dengan kata-katanya tidak identik meski belum ada keputusan pengadilan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Poltak memastikan laporan perkara ke Propam Polri terus berjalan.

Adapun pemeriksaan saksi hari ini berdasarkan laporan yang dibuat pelapor teregister dengan nomor B/1293/III/WAS/.2.4/2025/DivPropam tertanggal 11 Maret 2025.

Setelah viral adanya dugaan penggelapan sertifikat tanah, pihak terlapor pun mengembalikan barang bukti.

Sebelumnya, ahli waris Brata Ruswanda, Wiwik Sudarsih tidak terima surat-surat tanahnya dengan objek seluas 10 hektare di Kotawaringin Barat dinyatakan palsu oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro.

Dengan berbagai cara Wiwik mencari keadilan agar sertifikat tanah itu dikembalikan.

"Tujuan saya datang ke sini untuk mengambil surat-surat yang ada di Mabes Polri. Pokoknya, apa pun alasannya seharusnya diberikan, karena itu kan kita sudah meminta, sudah lebih dari empat kali kami datang ke sini," kata Wiwik di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).