Menwa Nasional Sebut Revisi UU TNI Justru Bisa Beri Dampak Signifikan untuk Ketahanan Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Staf Resimen Mahasiswa Indonesia, M. Arwani Deni, menyoroti adanya indikasi keterlibatan kekuatan eksternal dalam polemik penolakan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Menurutnya, isu yang berkembang saat ini tidak hanya berkaitan dengan dinamika politik domestik, tetapi juga berpotensi terkait dengan konflik geopolitik di kawasan Pasifik.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa Indonesia sebagai negara besar memiliki peran strategis, dan ada pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia semakin kuat, baik secara militer maupun ekonomi,” ujar dia dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).

Arwani menekankan bahwa posisi Indonesia di tengah rivalitas global semakin signifikan, terutama setelah masuknya Indonesia dalam BRICS.

Blok ekonomi ini beranggotakan negara-negara besar seperti China, Rusia, Brasil, India, dan Afrika Selatan, yang selama ini dianggap sebagai kekuatan penyeimbang dominasi Barat. 

Baca Juga

Jujur-jujuran Sebut Proyek Naturalisasi Timnas Indonesia Sudah Kebablasan, Bung Harpa: Kualitasnya Gak Jelas

“Kita harus sadar, masuknya Indonesia ke BRICS bukan sekadar langkah ekonomi, tetapi juga mencerminkan keberpihakan pada multipolaritas dunia. Ini tentu tidak diinginkan oleh negara-negara yang selama ini ingin mempertahankan hegemoni mereka,” jelasnya.

Dia menambahkan, keberadaan Indonesia dalam BRICS dan revisi UU TNI akan memberikan dampak signifikan bagi ketahanan nasional, termasuk dalam bidang pertahanan. 

“Bergabungnya Indonesia ke dalam BIRCS dan Revisi UU TNI justru menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan kesiapan militer Indonesia dalam menghadapi ancaman global. Penolakan yang tidak berdasar ini harus kita curigai apakah ada intervensi dari pihak asing,” tegas Arwani.

Dia juga mengungkapkan bahwa kawasan Pasifik saat ini menjadi salah satu titik panas dalam politik global, dengan meningkatnya ketegangan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan letak strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik tentu menjadi perhatian utama. 

“Ada kekuatan besar yang ingin memastikan Indonesia tetap berada dalam orbit pengaruh mereka, sehingga setiap kebijakan yang memperkuat TNI bisa dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka di kawasan,” katanya.

Arwani menyoroti adanya pola serupa di negara-negara lain, di mana upaya penguatan militer sering kali mendapatkan resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang diduga memiliki hubungan dengan kepentingan asing.