Puan Minta Perusahaan Bayar THR Tepat Waktu: Pekerja harus Dapat Haknya!

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta perusahaan segera membayar Tunjangan Hari Raya (THR) karyawannya tepat waktu.

Politisi PDIP itu meminta perusahaan mengikuti peraturan pemerintah agar pembayaran THR dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

“Sesuai dengan peraturan, THR untuk pekerja harus dibayarkan secara penuh dan tepat waktu, paling lambat satu minggu sebelum Lebaran. Pekerja harus mendapatkan haknya!” kata Puan dalam keterangan tertulis, Senin (24/3/2025).

Sumber :

• Syifa Aulia/tvOnenews

Adapun aturan yang dimaksud tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR bagi pekerja.

Disebutkan bahwa pencairan THR wajib dilakukan secara penuh atau tidak dicicil dengan tenggat waktu H-7 Hari Raya Idul Fitri 2025.

Puan lantas menyoroti kebijakan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan pembayaran THR sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Dalam aturan tersebut, perusahaan yang terlambat membayar THR hanya dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan.

Sedangkan bagi yang tidak membayar THR sama sekali, sanksi administratif seperti teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha diberlakukan. Meski demikian, Puan menilai kebijakan ini masih belum cukup kuat untuk melindungi hak pekerja. 

“Denda sebesar 5 persen bukanlah nominal yang berarti bagi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal besar dan keuntungan tinggi,” kata Puan.

Menurutnya, sanksi yang ringan dapat menjadi celah bagi pengusaha untuk lebih memilih membayar denda dibandingkan menunaikan kewajibannya memberikan THR kepada pekerja secara tepat waktu. 

“Ini berpotensi merugikan jutaan pekerja yang sangat bergantung pada THR sebagai tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hari raya dan keluarganya,” jelasnya.

“Denda 5 persen bagi perusahaan yang terlambat membayar THR hanyalah solusi parsial yang tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia,” tambah Puan.

Atas hal ini, dia meminta pemerintah untuk lebih berani dalam menegakkan aturan yang tegas. Hal ini untuk memastikan keadilan dalam sistem ketenagakerjaan. (saa/muu)