BPOM Amankan Tempat Produksi Kosmetik Ilegal Beromzet Rp1 M di Tangsel

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) amankan pabrik produksi kosmetik ilegal di Tangerang Selatan, Banten.

Pabrik kosmetik tersebut memiliki omzet penjualan sekitar Rp800 juta-Rp1 miliar, setelah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan praktik produksi kosmetik ilegal.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan berasarkan hasil pengawasan, sarana tersebut dinyatakan ilegal karena tidak memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan izin penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB).

"Didapati pemilik fasilitas ini berinisial K dan I. Hasil penelusuran di lapangan, tim PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) BPOM juga menemukan barang bukti sejumlah bahan baku obat ilegal yang digunakan dalam produksi, seperti hidrokinon, tretinoin, betametason, deksametason, dan klindamisin," kata Taruna.

Selain itu, katanya, ditemukan pula produk jadi berupa krim malam dan body lotion sebanyak 5.000 pieces, base krim, bahan kemasan, dan stiker etiket biru. 

Petugas juga menemukan barang bukti peralatan yang digunakan berupa 2 mixer berkapasitas 1 ton, 7 mixer kecil, 1 cooler showcase, 6 timbangan analitik, dan 1 oven Memmert. 

Sarana ini juga menggunakan mobil van Daihatsu Luxio sebagai kendaraan pengangkut produk.

“Sarana ini cukup besar dengan mempekerjakan sekitar 40 orang karyawan dan dapat memproduksi ribuan pieces kosmetik per hari. Kemudian kosmetik ilegal ini dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Bandung, Tangerang, Makassar, Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bekasi, Jambi, Bengkulu, Depok, dan sebagainya,” ujarnya.

Meski tidak terstruktur, katanya, pembagian tugas pekerjaannya dilakukan untuk memuluskan niat jahat pelaku dalam memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal di tengah meningkatnya permintaan saat Ramadhan dan jelang Idul Fitri.

Pabrik beroperasi setiap hari pada pukul 08:00--17:00 WIB, dan khusus di bulan Ramadhan menjadi pukul 08:00--16:00 WIB.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, kata Taruna, diduga terjadi tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 435 dan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 

Adapun tindak pidana tersebut, katanya, terkait dengan produksi dan peredaran kosmetik yang tidak memenuhi syarat, serta melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan.

Dia menyatakan bahwa pihaknya terus berkomitmen meningkatkan pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat, serta menyoroti pentingnya peran aktif semua pihak dalam mendukung upaya pemberantasan peredaran kosmetik ilegal.