Buntut PHK Massal PT Sritex, DPR Dorong Pemerintah Evaluasi Aturan Impor-Ekspor Tekstil

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengevaluasi peraturan tata kelola impor dan ekspor tekstil.

Hal ini menanggapi soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal PT Sritex. 

Dalam rapat dengar pendapat bersama serikat pekerja Sritex, Netty mulanya menyampaikan Komisi IX mendorong pemerintah segera membayar hak-hak pekerja yang kena PHK.

Sumber :

• Dok. DPR RI

“Kami sepakat pimpinan, mendorong skema perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mendorong agar hak-hak pekerja ini, baik pesangon kemudian jaminan sosial lainnya bisa ditunaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Netty di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).

Kemudian, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola industri tekstil hingga aturan ekspor dan impor tekstil.