Kembali Temukan 201 Sertifikat Palsu di Kasus Pagar Laut Bekasi, Bareskrim Polri Bakal Gelar Perkara

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kembali menemukan sertifikat palsu dalam kasus pagar laut di Bekasi. 

Kali ini sertifikat tersebut berada di wilayah Desa Huribjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan bahwa sertifikat palsu yang ditemukan yakni sertifikat hak guna bangunan.

“Kemarin juga digelarkan terkait laporan informasi di mana kita melaksanakan penyelidikan terkait 201 sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Mega Agung Nusantara yang terjadi tahun 2007 sampai dengan 2015 di Desa Huribjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,” kata Djuhandani, di Bareskrim Polri, pada Jumat (28/2/2025).

Lebih lanjut Djuhandani menyebutkan bahwa sertifikat yang ditemukan di Huripjaya mirip dengan sertifikat yang di Desa Kohod.

“Di Huripjaya itu lebih mirip dengan di Kohod. Objek yang ini akan dijanjikan di kemudian hari menjadi hak masyarakat. Jadi merubah sertifikat yang sudah ada,” jelas Djuhandani.

Baca Juga

KPK Koordinasi Dengan Tim Internal Terkait Adanya Dugaan Intimidasi Saksi Kasus Ijon Proyek Bekasi

Sementara itu Djuhandani menyebutkan bahwa pihaknya meyakini dalam kasus ini terdapat perbuatan melawan hukum. Maka dalam hal ini pihak kepolisian dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara. 

“Kami meyakini bahwa di sini telah terjadi perbuatan melawan hukum atau pidana, namun karena ini masih berupa penyelidikan dan merupakan laporan informasi, kami sepakat untuk membuat laporan polisi, dan selanjutnya dalam waktu tidak lama juga kami akan berupaya meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan,” ungkap Djuhandani.

Kemudian Djuhandani mengungkapkan dalam dugaan kasus pemalsuan sertifikat ini, pihaknya juga sudah memiliki dugaan orang yang menjadi pelakunya.

“Kami pun terkait yang 201, kami pun sudah mempunyai suspek kira-kira pelakunya siapa,” terang Djuhandani.

Sementara itu Djuhandani menerangkan pihaknya masih menggunakan asas praduga tak bersalah. Termasuk dalam hal ini masih menunggu pemeriksaan alat bukti.

“Namun kita tetap memegang asas peraduga tak bersalah, kita tetap akan membuktikan semuanya dengan alat bukti yang benar-benar profesional, secara scientifik tetap kita buktikan. Dan semoga apa yang dilaksanakan penyidik ini juga bisa segera menjawab semuanya,” kata Djuhandani.

“Ada proses-proses yang harus kita ikuti. Banyak koordinasi ataupun minta keterangan-keterangan baik itu ahli ataupun hasil-hasil uji laboratorium yang nantinya kita bisa mengenakan kepada tersangka,” sambungnya.

Untuk diketahui, Bareskrim Polri meningkatkan status kasus pagar laut sepanjang 3,3 kilometer di wilayah Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi dari penyelidikan ke penyidikan.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan peningkatan status ini dilakukan usai pihaknya melakukan gelar perkara dan menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut.

“Terkait penanganan perkara pagar laut di Bekasi yang dituangkan dalam LP/B/64/2025 di mana terkait proses penerbitan 93 sertifikat hak milik di wilayah perairan laut Desa Segerajaya dan Kecamatan Tarumajaya Bekasi, kemarin sore penyidik dan beberapa penyidik madya maupun penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Umum telah melaksanakan gelar perkara,” kata Djuhandani, di Bareskrim Polri, pada Jumat (28/2/2025).

“Gelar perkara, kami semua sepakat meningkatkan status LP tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan,” sambungnya.

Lebih lanjut Djuhandani menyebutkan bahwa setelah peningkatan ke penyidikan, pihaknya akan melengkapi berkas perkara  untuk dikirimkan ke jaksa penuntut umum (JPU).

“Kemudian langkah-langkah yang akan kita ambil, kita akan melengkapi administrasi penyidikan, kemudian mengirim surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) ke JPU,” terang Djuhandani.

Selain itu pihak kepolisian juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan menunggu pengujian barang bukti di laboratorium forensik.

“Melakukan pemeriksaan saksi, serta melaksanakan upaya-upaya paksa lainnya. Di mana kita juga masih menunggu tambahan juga pengujian laboratorium forensik terhadap beberapa barang bukti,” tegas Djuhandani. (ars/muu)