Muzani Nilai Hubungan Gerindra-PDIP Tetap Baik Terlepas Situasi Retret

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai hubungan Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan tetap baik meskipun Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat melarang kepala daerah dari PDIP ikut retret di Magelang.

Retret untuk kepala daerah, yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, sekaligus Ketua Umum DPP Partai Gerindra, digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21–28 Februari 2025.

“Saya kira enggak (berpengaruh, red). Saya kira hubungannya baik,” kata Ahmad Muzani mengutip Antara pada Selasa (25/2/2025).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat resmi tertanggal 20 Februari yang menginstruksikan jajaran kepala daerah yang diusung oleh PDIP untuk menunda perjalanan menuju Magelang dan menunggu instruksi dari ketua umum partai. 

Instruksi itu muncul setelah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2).

Alhasil, hari pertama retret mayoritas kepala daerah yang diusung PDIP pun mangkir. Walaupun demikian, beberapa dari mereka mulai berdatangan pada hari ketiga dan hari keempat retret di Akmil Magelang.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang merupakan kader PDIP, datang pada hari keempat retret. Dia menyebut ada beberapa pertimbangan yang menjadi alasan penundaan.

Pramono juga berterima kasih atas kesabaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. 

Kementerian Dalam Negeri merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama untuk retret kepala daerah di Akmil Magelang.

“Saya mungkin masuk yang terakhir. Kami semua mengikuti retret secara baik-baik dan tentunya kami bertanggung jawab apa yang kami ambil langkah ini," kata Pramono.

Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini.(ant/ree)