Kasus Hasto Semakin Memanas! PDIP Laporkan Penyidik KPK ke Dewan Pengawas

Jakarta, tvOnenews.com - Tim hukum PDI Perjuangan (PDIP) secara resmi melaporkan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Laporan ini terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus suap dan perintangan penyidikan yang menyeret Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

“Kami ingin menegakkan hukum yang berkeadilan terkait dugaan pelanggaran SOP yang dilakukan penyidik KPK. Oleh karena itu, kami melaporkan saudara Rossa Purbo Bekti,” ujar anggota tim hukum PDIP, Johanes Tobing, di Kantor Dewas KPK, Jakarta, Rabu (19/2).

Johanes mengungkap bahwa Rossa diduga melakukan intimidasi terhadap Agustiani Tio Fridelina, eks terpidana kasus suap yang pernah menjadi kader PDIP. Selain itu, ia juga menyoroti proses penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang disebutnya sebagai tindakan perampasan.

"Semua rangkaian tindakan penyidik KPK ini yang hari ini kami laporkan ke Dewas," tegas Johanes.

Johanes berharap laporan ini tidak diabaikan oleh Dewas KPK.

"Saya paham tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Tapi kalau ada penyidik KPK yang bertindak ugal-ugalan dan tidak profesional, tolong ditindak tegas," ujarnya dengan nada kecewa.

Ia juga mengungkap bahwa ini bukan kali pertama pihaknya melayangkan laporan. Sebelumnya, dua laporan awal yang mereka ajukan tidak mendapatkan respons dari Dewas KPK.

"Kami harap surat ketiga ini mendapat perhatian serius. Kami meminta pimpinan Dewas KPK segera memeriksa dan memanggil pihak-pihak yang kami laporkan," tambahnya.

Rossa Purbo Bekti Kembali Jadi Sorotan

Nama Rossa Purbo Bekti bukan kali ini saja dilaporkan oleh kubu PDIP. Sebelumnya, ia sudah beberapa kali dipersoalkan, termasuk melalui jalur hukum di pengadilan, laporan pidana ke Bareskrim Polri, serta aduan ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Hasto Kristiyanto dan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024 yang melibatkan eks Caleg PDIP Harun Masiku.

Hasto juga diduga terlibat dalam pengurusan PAW anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 1, Maria Lestari. Selain itu, ia dikenakan pasal perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Hasto sempat mencoba lepas dari status tersangka dengan mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. 

Namun, pada Kamis (13/2), hakim tunggal Djuyamto menolak permohonan tersebut, dengan alasan pengajuan harus dilakukan secara terpisah.

Tak menyerah, pada Senin (17/2), Hasto kembali mengajukan dua permohonan praperadilan sekaligus. (aag)